|

Tandatangan Palsu DPRD Terkuak

Bukti tandatangan pada APBD 2018 dan APBD 2015

MOROTAI, BRN - Kasus dugaan pemalsuaan tandangan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Pulau Morotai dalam dokumen APBD induk 2018 yang saat ini ditangani Polda Maluku Utara (Malut) mungkin saja benar adanya. Ini menyusul perbedaan persepsi tiga unsur pimpinan DPRD yakni ketua DPRD,  Fahri Hairuddin, Wakil Ketua I, Ricard Samatara dan Wakil Ketua II, Rasmin Fabanyo.


Sebelumnya, Ketua DPRD Fahri Hairuddin mengakui tidak pernah mendatangani APBD tertanggal 13 November 2018. “ Saya juga sudah diperiksa, dan diperlihatkan oleh polisi tandatangan yang dipalsukan, jujur saya tidak bisa bedakan tandangan di tanggal 13 November dan 24 Desember 2017, karena sama,” timpalnya.

Perihal serupa diutarakan Wakil Ketua II DPRD Rasmin Fabanyo. Rasmin mengaku dirinya tak pernah menandatangi dokumen APBD-Induk tahun anggaran 2018. “ Saya juga tidak pernah tandatangan dokumen APBD tersebut,” cetusnya.

Hasil penulusuran media ini menunjukan ada kejangggalan tandatangan tiga unsur pimpinan DPRD tersebut. Perbedaan pertama terdapat perbedaan tandatangan antara dokumen APBD versi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morotai tertanggal 13 November 2018 dan dokumen APBD induk tahun 2015. Jika disandingkan antara dokumen APBD versi Pemkab Morotai tertanggal 13 November 2018  dan APBD induk tahun 2015 (masa kemimpinan Plt Bupati Weni R Paraisu) sangat jelas berbeda antara tandatangan ketua DPRD, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II.

Perbedaan mencolok pada tandantangan Wakil Ketua I DPRD, Ricard Samatara dan wakil ketua II, Rasmin Fabanyo. Jika diamati, tandangan Ricard Samatara dan Rasmin Fabanyo jauh berbeda dengan tandatangan APBD induk tahun 2015 dibandingkan tandatangan mereka dalam dokumen APBD 2018.

Tak hanya itu, hasil penusuluran juga diketahui dokumen APBD 2018 hasil paripurna DPRD kabarnya masih tersimpan rapi di meja Kepala dinas (Kadis) Keuangan, M Umar Ali dan Sekda, Muhammad M Kharie. Bahkan, Pemkab Morotai dikabarkan tidak menggunakan APBD induk 2018 hasil paripurna pada 24 Desember 2017 lalu.
Saat dikonfirmasi, Rasmin Fabanyo mengaku tidak pernah menandatangi dokumen APBD tertanggal 13 November dan APBD 24 Desember. “ Tiba-tiba ada tangan saya dalam dokumen APBD tertanggal 13 November dan dokumen APBD tertanggal  24 Desember 2017 padahal saya tidak pernah tandatangan,” aku Rasmin.
Meski begitu, Rasmin enggan membeberkan tempat dimana dokumen APBD itu disimpan. (Fix)
Komentar

Berita Terkini