|

Soroti Dugaan APBD Fiktif, DPRD Diminta Bentuk Tim Investigasi

Suasana hearing antara masa aksi dan DPRD Morotai, Senin (6/8).
MOROTAI, BRN - Dugaan kasus pemalsuan tandatangan anggota DPRD Morotai dalam dokumen APBD induk  2018 terus disuarakan. Senin (6/8) pagi tagi, sejumlah massa aksi yang mengatas namakan Koalisi Pemuda Morotai Bersatu (KPMB) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai menggelar aksi di halaman kantor DPRD.

Massa yang tergabung dari PMII, AMPERA dan sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) lainnya itu mendesak lembaga DPRD segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri pokok persoalan terkait pemalsuan tandatangan sejumlah wakil rakyat dalam dokumen APBD tersebut.

“ Kami akan terus lakukan aksi hingga aspirasi ini diterima, terutama kasus pemalsuan APBD ini bisa terungkap sekatang juga,” koar  Mulkan Hi Sudin salah satu orator saat berorasi di depan kantor DPRD.

Menanggapi tuntutan masa aksi, wakil ketua II, Rasmin Fabanyo mengaku jauh sebelumnya DPRD sempat mengagendakan pembentukan tim investigasi sebelum kasus tersebut dilaporkan ke Polres Morotai.
“ Pembentukan tim investigasi sudah kita upayakan, namun karena terlalu banyak persepsi dan perdebatan yang panjang, makanya saya bersama pak McBill dan rekan-rekan lebih memilih membawa kasus ini ke Polres,” timpalnya.

Secara pribadi, kata dia, dirinya telah diperiksa penyidik Polda terkait dugaan APBD fiktif. “ Saya dan pak Richard Samatara (wakil  ketua I) dan  beberapa rekan lain sudah  diperiksa, termasuk pak McBill. Informasinya Rabu (8/8) nanti akan ada pemeriksaan lanjutan. Bahkan kepala Bappeda, Sekwan, dan  Sekab juga bakal dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan,” urainya.

Sementara itu, McBil Abdul Aziz meyakini saat ini penyidik Polda bekerja semaksimal mungkin untuk mengungkap siapa otak dibalik pemalsuan tandatangan APBD itu.

“ Dalam kasus ini secara pribadi, saya merasa dirugikan lantaran tandatangan saya juga ikut dipalsukan. Makanya, saya dan sejumlah rekan termasuk pak Rasmin langsung laporkan ke polisi,” aku McBill.

Dirinya mengaku sudah mengantongi nama-nama yang sengaja melakukan pemalsuan tandatangan. Namun dia enggan menyebutkan secara rinci siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. “ Kami berharap penyidik Polda segera mungkin mengungkap aktor intelektual dibalik peniru tandatangan anggota DPRD dalam dokumen APBD. Soal pengembangan, kami serahkan ke Polda, yang jelas APBD 2018 itu illegal,” tandasnya.

Setelah mendengar penjelasan dari anggota DPRD, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Meski begitu, mereka berjanji bakal terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. (Fix)
Komentar

Berita Terkini