|

Saling Tuding Makan “Gaji Buta” Menguat

Ilustrasi
MOROTAI, BRN - Belum lagi selesai dugaan dipalsukan tandatangan sejumlah anggota dewan dalam dokumen APBD induk 2018, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Pulau Morotai kembali mendapat kabar buruk. Menguatnya kabar “makan gaji buta” diduga dipicu belakangan warga desa Daruba Pantai (Darpan) yang menolak direlokasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morotai. Saling tunding pun mulai bermunculan.

Sebanyak 11 anggota DPRD Morotai di “cap” makan “gaji buta”. Tudingan ini bukan tidak mungkin tanpa alasan. Pasalnya, 11 anggota dewan itu mulai malas berkantor pasca terungkapnya pemalsuan tandatangan sejumlah anggota dewan dalam dokumen APBD induk 2018 belum lama ini. Tak hanya itu, beberapa pertemuan antara DPRD dan warga desa Daruba Pantai, ke-11 wakil rakyat ini tak sama sekali menunjukan batang hidung mereka.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai, Rasmin Fabanyo ikut geram sikap 11 anggota DPRD yang malas berkantor itu. Meski begitu, Rasmin enggan menyebut nama mereka yang di “cap” makan “gaji buta”.

Rasmin mengaku, 11 anggota dewan yang malas berkantor itu masih menggunakan anggaran perjalanan dinas. ” Kami yang duduk disini sudah bekerja semaksimal mungkin, yang seharusnya yang kalian marahi anggota DPRD yang tidak berkantor, hanya makan gaji dan gunakan anggaran keluar daerah,” ujarnya belum lama ini.

Informasi yang dihimpun media ini, puluhan anggota dewan yang malas berkantor itu diantaranya, Asmawaty Mamurang (Demokrat), Dian Sarapung (Gerindra), Anghany Tanjung (Hanura), Bahrudin Burhan (PKS), Antasari Alam (PAN),  Rusminto Pawani (NasDem), Eddy Happe (Golkar), Yudi R Dadana (PDI-P), Deni Garuda (Nasdem), Noce Mokar (PKPI), dan Veri Leasiwal (PDI-P).

Sayangnya, penyambung aspirasi  masyarakat ini belum ada satu pun berhasil dikonfirmasi media ini hingga berita di piblish. (Fix)
Komentar

Berita Terkini