|

Pungli di Dikjar Terungkap

Ilustrasi pungli
TERNATE, BRN - Belum lagi tuntas dugaan pemotongan dana DAK 10 persen, Internal Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjra) Provinsi Maluku Utara kembali dipersoalkan dengan temuan dugaan pungutan liar (pungli). Terungkapnya pungli di Dikjar ini setelah Panja LHP DPR Malut melakukan klarifikasi ke sekolah-sekolah.

Alhasil, dari klarifikasi tersebut Panja LHP DPR Provinsi mendapat keluhan dari guru-guru Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu diantaranya adalah adanya dugaan pungli saat mengurus kenaikan pangkat.

Sekretaris Panja LHP DPR Provinsi, Sahril Marsaoly menuturkan, terungkapnya dugaan pungli kenaikan pangkat itu diketehui setelah Panja LHP menelusuri masalah dana Biaya Operasional sekolah (BOS). Namun hasil dari penelusuran itu beberapa oknum guru mengeluh dugaan pungli kenaikan pangkat.

“ Keluhan yang disampaikan para guru itu bukan  hanya di satu SMA saja, namun hampir semua guru mengeluh hal serupa,” ujar Sahril seperti dilansir di pilarmalut.com.

Sahril mengatakan, untuk tarif pungutan keniakan pangkat ini bervariasi. Mulai Rp 5 juta hinga Rp 6 juta sekali mengurus. “ Tarifnya disesuaikan dengan golongan yang diusulkan. Misalnya, golongan IV-a naik ke IV-b itu dipatok Rp 5 juta, begitu dan seterusnya,” katanya.  

Dia menegaskan, temuan dugaan pungli kenaikan pangkat ini disampaikan ke Komisi V DPRD Malut untuk ditindaklanjuti. “ Kita akan sampaikan ke Komisi, karena temuan pungli ini diluar dari fokus Panja LHP yaitu masalah dana BOS,” tandasnya. (brn)
Komentar

Berita Terkini