|

Persekongkolan Pemotongan DAK Fisik Terkuak

Ilustasi pemotongan DAK fisik 2018 yang dilakukan Kepala Bidang (Kabid) SMA Dikjar, Rustam Pamjab. Foto:google.com
TERNATE, BRN - Kasus dugaan pemotongan dana pembangunan dan renovasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2018 diakui Sekretais Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Provinsi Maluku Utara, Safiun.

Safiun mengatakan, pemotongan dana pembangunan dan renovasi yang bersumber dari DAK fisik 2018 itu sebesar 10 persen atau senilai Rp 8-9 juta. Pemotongan tersebut berimbas pada ketidak percayaan terhadap pemerintah provinsi karena dinilai lemah. Sekolah penerima DAK yang dikenakan pemotongan senilai 10 persen atau pemotongan uang gambar senilai Rp 8-9 juta sudah berlangsung lama. “ Hanya saja ini sengaja didiamkan. Munculnya dugaan pemotongan di lingkup Dinas Pengajaran itu diketahu dari keluhan kepala sekolah,” terang Safiun saat dikonfirmasi via handphone, Selasa (7/8).   

Menurutnya, jika pemotongan DAK fisik terus dilakukan, bisa berimbas pada pengurangan paket pekerjaan yang dilakukan pihak sekolah. Pekerjaan fisik atau volume mau tidak mau dikurangi pihak sekolah. “ Alasanya karena anggaran tidak cukup. Misalkan sekolah menerima Rp 400 juta, lalu dipotong 9 juta tentu anggaran akan kurang. Nah ini akan berpengruh saat mereka lakukan pembenahan di sekolah,” tandasnya.

Takutnya, kata dia, dugaan pemotongan DAK fisik yang dilakukan Kepala Bidang (Kabid) SMA Dikjar itu menjadi temuan BPK. “ Karena kalau temuan BPK, yang disalahkan bukan mereka tapi gubernur,” katanya.  

Sementara itu, Kabid SMA Dikjar Rustam Panjab saat dikonfirmasi dengan nomor 08524057xxxx tak merespon. Bahkan, pesan singkat via whatsaap yang dikirm kepadanya tak dibalas hingga berita ini di publish. (Mal/emis).
Komentar

Berita Terkini