|

Pembukaan Kotak Suara, Komisioner KPUD Beda Pendapat


 
Foto Ilustrasi 

TERNATE, BRN – Meski sudah diperintahkan oleh Mahkamah Konstiusi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara untuk membuka kotak suara di dua Kecamatan, yakni Taliabu dan Sula, akan tetapi hingga masih simpang siur sebab beda pendapat antara Ketua KPU Syahrani Somadayo dan Kordiv Hukum dan Pengawasan Buchari Mahmud.  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara masih beda pendapat terkait berapa jumlah pembukaan kotak suara pada agenda membuka kotak suara di dua kecamatan yakni Kecamatan Sanana dan Kecamatan Pulau Taliabu Barat.

Sebelumnya Ketua KPU Malut, Syahrani mengungkapkan KPU hanya membuka sebanyak delapan kotak suara dari dua Kecamatan yang di maksud. Delanpan kotak suara itu meliputi empat kotak suara di Kecamatan Sanana dan empat kotak suara di Kecamatan Taliabu.

" Ada delapan kotak suara yang akan dibuka dan ini sudah sesuai yang diminta Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang lanjutan tanggal 20 Agustus kemarin," ujar Syahrani kepda media ini usai melakukan rapat rekapitulasi penetapan DPT pemilu 2019 di Hotel Grand Dafam, Rabu (29/8) tadi malam.

Syahrani menegaskan KPU tidak akan membuka kotak suara yang tidak diperintahkan MK. KPU hanya membuka 8 Kotak suara untuk mengambil form C7 KWK dan ATb. " Kita hanya akan membuka kotak suara yang sesuai yang diminta saja, yaitu 4 kotak suara di Kecamatan Talibau dan 4 kotak suara di Kecamatan Sanana. Apabila membuka kotak suara nanti sudah ditemukan kecamatan yang sudah selesai maka akan selesai," ucapnya.

Pernyataan tersebut berbeda dengan Kordiv Hukum dan Pengawasan KPU Malut, Buchari Mahmud. Buchari mengatakan, sesuai hasil sidang dan permintaan MK itu dilakukan secara keseluruhan di dua Kecamatan yang maksud. Artinya, KPU diminta untuk membuka seluruh kotak suara dari dua Kecamatan yakni Kecamatan Sanana sebanyak 50 kotak suara dan Kecamatan Taliabu sebanyak 24 kotak suara.

" Artinya ada 74 kotak suara yang harus dibuka oleh KPU untuk mengambil form C7 KWK atau formulir daftar hadir nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPT dan ATb atau formulir untuk mencatat nama-nama pemilih menggunakan e-KTP atau surat keterangan (suket) saat mencoblos," kata Buchari. (eko/red)

Komentar

Berita Terkini