|

Kemendagri Sosialisasi Permendagri Nomor 38



Sosialisasi Permendagri nomo 38 di Gran Dafam Hotel 

TERNATE,BRN - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara pagi tadi mengelar sosialisai peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 38 Tentang pendoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, yang bertempat di Grand Dafam Hotel Ternate Tengah, Jumat (10/8/2018/).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Dirjen Bina Keungan Daerah Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) Indra Baskoro, Kasubid evaluasi pertangung jawaban pelaksanaan ABPD Kab/Kota Malut Naser Sangadji, para pimpinan SKPD lingkup Maluku Utara serta perwakilan dari masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara.

Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Indra Baskoro dihadapan sejumlah wartawan menuturkan kegiatan sosialisai ini pada intinya menyatukan presepsi kebijakan pusat dengan seluruh kabupaten/kota se indonesia untuk mengacu pada panduan Permendagri tersebut,sebab panduan tersebut akan menjadi dasar pedoman penyusunan APBD  tahun 2019 mendatang.

Jika dari 34 provinsi yang terdiri dari 500 sekian Kabupaten/Kota mengacu pada Permendagri RI nomor 38 tahun 2019 maka hal ini akan memudahkan dalam penyusunan APBD, ungkapnya.

" Tinggal bagaimana sekarang upaya peraturan tersebut di bulatin oleh masing-pemda Provinsi dan pemda kabupaten kota khususnya di maluku utara serta belanja-belanja daerah harus fokus dan rill" tegasnya.

Sementara itu Kasubit Kasubid evaluasi pertangung jawaban pelaksanaan ABPD Kab/Kota  Malut Naser Sangadji  menambahkan bahwa  setiap tahun pasti ada aturan terkait penyusunana APBD.

Transparansi pengelolaan APBD baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan sebab hal tersebut suda diatur jelam dalam undnga-undang , olehnya itu setiap pengelolaan APBD dituntun untuk bagaimana secara terbuka kepada masyarakat dan publik, tutupnya (Mal/red)

Komentar

Berita Terkini