|

Dua Bacaleg Terancam di Coret KPUD

Ilustrasi
MOROTAI, BRN – Tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) sudah memasuki tahap klarifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski begitu, terdapat dua nama Bakal Calon Legeslatif (Bacaleg) bermasalah dan terancam dicoret KPU. Itu artinya keinginan dua nama Bacaleg tersebut mengikuti kontestasi Pileg 2019 mendatang bisa saja pupus.

Dua nama tersebut adalah Abdul Rahman Daeng Sugi yang diusung partai Demokrat dan Sahwi Lohor diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keduanya belakangan diketahui bermasalah hukum. Abdul Rahman Daeng Sugi yang juga mantan kepala desa (Kades) Darame itu pernah di vonis enam bulan penjara dengan denda Rp 6 juta, sedangkan Sahwi Lohor tak lain Kades Muhajirin ini di vonis tiga bulan penjara dengan denda Rp 3 juta.

Komisioner KPU Morotai, Luth Djaguna dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu (29/8) mengatakan, keduanya diketahui pernah terlibat kasus Pilkada tahun 2017 lalu di Pengadilan Tobelo. Keduanya di vonis hukuman percobaan yang berbedah.

“ Abdul Rahman Daeng Sugi di vonis enam bulan penjara dengan denda Rp 6 juta dan Sahwi Lohor mendapat hukuman tiga bulan penjara dengan denda Rp 3 juta,” ucapnya.

Berdasarkan  pasal 23 ayat 4 PKPU nomor 20, caleg wajib mengudurkan diri dari pencalonan jika tersandung kasus hukum dan memiliki vonis tetap dari pengadilan. “ Karena sudah dipastikan kedua nama caleg ini tidak akan masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) di Pileg 2019 mendatang,” sambungnya.

Hal yang sama terdapat di pasal 8 ayat 1 huruf B angka 12. Terpidana karena ke alpaan ringan atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemumka kepada publik. Kemudian pasal 8 ayat 6 menjelaskan tentang surat peryataan sebagaimana pada ayat 1 huruf B angka 12.

“ Di pasal ini terdapat empat persyaratan yang harus dilampirkan pada saat caleg mendaftarkan diri ke KPU, salah satunya melengkapi salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Luth.

Kata dia, ke empat persyaratan ini keduanya belum melengkapi. Sehingga apa yang dijelaskan dalam poin A pasal pasal 8 ayat 1 huruf B angka 12 itu dinyatakan tidak lengkap.

“ Poin A itu mengenai surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringgan (Kulpalefis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara. Poin B terkait putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Poin C mengatur surat dari pemimpin redaksi media massa nasional atau lokal yang menerangkan bahwa bakal calon telah terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik, dan Poin D adalah bukti pernyataan yang di tayangkan di media nasional dan lokal,” jelasnya.

Kendati demikian, Luth Djaguna memastikan partai politik (parpol) bisa mengganti nama bacaleg lain untuk mengisi kekurangan kouta. Waktu pergantian caleg sendiri dimulai pada tanggal 1 sampai 4 September 2018. “ Sebelum berakhir waktu yang ditentukan daftar nama pengganti sudah harus masuk ke KPU, karena kalau melewati waktu yang di tentukan itu sudah tidak bisa,” ujarnya.

Lanjutnya,  meski saat ini tahapannya sudah pada tahap klarifikasi, akan tetapi KPUD Pulau Morotai masih menunggu putusan KPU Provinsi.  “ Karena masih banyak para caleg yang berstatus pegawai perusda, BUMDes, dan TKD. Dan  sampai sekarang belum memasukan surat pengunduran diri. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini