|

DPRD Sebut Sekda Morotai Lakukan Pembohongan Publik

Wakil Ketua II DPRD Morotai, Rasmin Fabanyo
MOROTAI, BRN – Belum lagi tuntas dugaan pemalsuan tandatangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk 2018, kini muncul masalah baru. Masih seputaran APBD, namun bukan lagi soal tandatangan palsu dalam dokumen APBD-Induk 2018, melainkan penggunaan APBD tertanggal 24 Desember 2017.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad M. Kharie mengakui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai turut menggunakan APBD tertanggal 24 Desember 2017 tersebut.  

Pernyataan ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai angkat bicara.  Wakil Ketua II DPRD Morotai,  Rasmin Fabanyo menepis pernyataan Sekda tersebut. Menurut Rasmin, pernyataan yang disampaikan Sekda adalah bohong.  “ Tidak benar apa yang disampaikan sekda, itu bohong,” tandasnya ke sejumlah awak media, Rabu (15/8).

Dikatakannya, Sekda telah melakukan pembohongan publik. Sebab, tidaklah mungkin Pemkab Morotai menggunakan APBD tertanggal 24 Desember 2017 itu, karena dokumen APBD 24 desember 2017 tidak di tandatangani unsur pimpinan DPRD.  “ Dokumen APBD tidak ditandatangani masa digunakan, itu kan aneh,” katanya.

Rasmin mengaku tidak mengetahui pasti APBD mana yang digunakan. Ia juga memastikan penggunaan APDB sebagaimana disebutkan Sekda sangatlah tidak mungkin. Alasannya karena dokumen APBD yang dimaksud tidak satu pun unsur pimpinan menandatanganinya. “ Bicara soal APBD tertanggal 13 November 2017 ilegal atau tidak itu ranah polisi, karena kasusnya sudah ditangani polisi, biarlah mereka yang mengungkapnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Rasmi juga menjelaskan awal mula dokumen APBD ganda lingkup Pemkab Morotai. Misalnya dokumen APBD 13 November 2017. Di dokumen ini, tanpa melalui sidang paripurna tiba-tiba tertera dokumen unsur pimpinan DPRD.  

“ Semua anggota DPRD keluar daerah (Jakarta), kok tiba-tiba ada tandatangan. Lalu siapa yang mendatangani dokumen APBD tersebut kalau bukan DPRD,” katanya.

Ia mengakui langkah Pemkab Morotai menggunakan APDB 13 November 2017 itu membuat tersinggung DPRD secara kelembagaan. Alasannya karena penggunaan APDB tersebut tanpa melalui tahapan sidang paripurna serta tidak disertai tandangan Ketua DPRD, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II DPRD.

“ Secara pribadi maupun kelembagaan kami merasa tersinggung, karena dokumen APBD tertanggal 13 November 2017 tidak pernah ditandatangani, kok kenapa tandatangan kami tertera dalam dokemun itu,” tanya Rasmin sembari menambahkan, dengan alasan itu DPRD tidak menandatangani APBD tertanggal 24 Desember 2017.

Terpisah, Sekretatis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Abjan Sofyan saat dikonfirmasi tak berkomentar banyak. “ Nanti saya korscek dokumen APBD-nya dulu,” singkat Abjan. (Fix)
Komentar

Berita Terkini