|

DKP Morotai ‘Bersikukuh’ Campur Tangan

Kantor DKP Morotai

MOROTAI, BRN – Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pulau Morotai campur tangan pembelian ikan tuna oleh koperasi nelayan kembali di soalkan. Ini menyusul koperasi desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur (Mortim) kembali menyoroti kebijakan DKP tersebut.

Seperti di beritakan sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera)  Pulau Morotai meminta DKP agar tidak ikut campur pembelian ikan tuna oleh koperasi nelayan. Permintaan ini menyusul Kepala Dinas (Kadis) DKP, Suryani Antarani belum lama ini menyebut bakal membeli langsung ikan tuna yang selama ini dibeli langsung koperasi nelayan kemudian dijual kembali ke pedagang ikan setempat.

Menanggapi pernyataan Suryani Antarani tersebut, salah satu petugas koperasi, Mirdad Lotar didampingi Koordinator Forum Aspirasi Nelayan (Kafan) Kabupaten Morotai Sabiin Ashar menuturkan, alasan DKP mencampuri hal tersebut hanyalah alasan yang di buat-buat buat untuk mencampuri transaksi jaul-beli ikan tuna dari nelayan. Alasan lain DKP menganggap koperas nelayan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

“ Kami memiliki kelengkapan izin SIUP dan SITU. Saya masih ingat betul waktu itu Kabid Penangkapan DKP menerima sendiri dokumen yang di antar. Alasanya karena belum lengkap, padahal sudah lengkap semua,” ucap Mirdad, Selasa (28/8).

Langkah DKP untuk tidak menerima dokumen atau izin SIUP dan SITU itu patut dipertanyakan. Sehingga semua persyaratan tentang usaha koperasi ikan di Sangowo bisa dipastikan lengkap atau tidak. “ Karena memang dokumen itu ada dan patut dipertanyakan kenapa ditolak,” sambungnya.

Sementara itu, Koordinator Forum Aspirasi Nelayan (Kafan), Sabiin Ashar justru menuding DKP segaja memainkan skenario. Dimana semenjak DKP menolak izin dokumen yang masukkan membuat ruang gerak pengusaha ikan tuna semakin sempit.

“ Kalau SIUP dan SITU ditolak, itu artinya sudah jelas adanya indikasi permainan DKP dengan pengusaha ikan lainnya,” ujarnya.

Upaya  transaksi jula beli ikan tuna di desa Sangowo, kata dia sudah di di lengkapi (memiliki) izin usaha baik itu SIUP maupun SITU. Namun kenyataannya DKP beralasan tidak miliki SIUP dan SITU. “ Ini adanya indikasi DKP sengaja membuat gaduh terhadap pengusahan ikan tuna maupun nelayan. Karena persoalan ini adalah skenario DKP,” uccapnya.

Terpisah, Kadis DKP, Suryani Antarani dikonfirmasi tetap besikukuh pengusaha ikan tuna di desa Sangowo tidak memiliki kelengkapan administrasi usaha transaksi jual-beli ikan. “ Pengusaha ikan tuna di desa Sangowo tidak punya izin SIUP dan SITU, kalau ada mereka akan menunjukan, tapi nyatanya tidak bisa dibuktikan sampai sekarang,” pungkasnya. (Fix)
Komentar

Berita Terkini