|

Dihadapan MK, KPU Tidak Bisa Menjawab Substansi Persoalan yang Didalilkan

Tim Kuasa Hukum,AGK-YA
JAKARTA, BRN - Dihadapan MK Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa menjawab substansi persoalan yang didalilkan oleh pemohon bahkan cenderung membenarkan adanya pelanggaran seperti pernyataan KPU dalam jawabnnya bahwa hampir diseluruh kabupaten di malut terjadi adanya DPT ganda, ungkap Kuasa Hukum AG-YA, Hedi Hudaya kepada Brindonews.com, Rabu (1/8/2018).

  


Kata dia, dalam persidangan, bawaslu juga membenarkan adanya adanya pelanggaran seperri adanya mobilisasi massa coblos ganda money politic di pilkada malut. “ mereka membenarkan adanya pelanggaran yang terjadi seperti money politic dan mobilisasi masa untuk coblos ganda,”.


Kata dia, mestinya pihak terkait harus menepati waktu pemasukan atau peneyarahan jawaban ke MK, akan tetapi melewati batas waktu yang di tetapkan MK, ini tandanya mereka tidak menghargai MK. Dimana jawaban yang harusnya diserahkan pada pukul 14.30 WIB akan tetapi mereka memasukan jawaban pada pukul 16.31 WIB. Apa yang disampaikan oleh terkait dalam jawbannya tentunya akan dikesampingkan oleh MK karena jawaban yang diserahkan kepada MK melewati batas waktu peyampaian jawaban.

Dari awal kami sudah berkeyakinan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius ini yang telah kami dalilkan akan dikabulkan oleh MK, katanya. (emis/red)



Komentar

Berita Terkini