|

Bambang : Bawaslu Takut di Audit Ada apa


Kepala Inspektorat Provinsia Maluku Utara, Bambang Hermawan
SOFIFI,BRN – Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Surat  Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) komisioner Badan Pengawasan Pemilu Umum (Bawaslu) Malut hingga kini belum ada titik terang, lantaran ketua Bawaslu Muksin Amrin menolak Inspektorat Provinsi Maluku Utara untuk di audit dugaan tersebut padahal sudah tiga kali Inspektorat melayangkan surat akan tetapi selalu ditolak.

Kepala Inspektorat Provinsi Malut Bambang Hermawan kepada reporter Brindonews.com usai upacara 17 Agustus di Sofifi,Jumat (17/8/2018) mengatakan, ada apa dengan Bawaslu sehingga ketakutan saat akan di audit realisasi anggaranya.

Menurunya, alasan ketua bawaslu itu tidak rasional sebab dia mangatakan anggaran penyelenggara bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) padahal bukti Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2d) itu diterbitkan Pomprov otomatis anggaranya bersumber APBD bukan APBN, ini yang menjadi dasar Ketua Bawaslu Malut menolak.” Muksin tidak mengerti dan tidak bisa bedakan antara APBN dan APBD”.

Kata dia, Inspektorat bertugas memantau pelaksanaan dari penggunaan anggaran yang diduga fiktif, Muksin harus paham betul tugas dan tanggungjawab Inspektorat. Kenapa Bawaslu harus takut kalaupun tidak ada kesalahan, dana penyelenggara ini kan bersumber dari APBD, kenapa harus takut. 

Lanjut dia, ada kecurigaan ada sesuatu yang dirahasiakn sehingga Bawslu menolak untuk di audit. Inspektorat yakin ada penyimpangan terkait dengan penggunaan anggaran di Bawaslu sehingg mereka tolak surat perintah pemeriksaan audit yang dikelurakan Inspektorat.

Meski begitu inspektorat sudah menyurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Direktorat Jenderal Inspektorat untuk pertimbangan, akan tetapi akhir akhir Agustus pasti ketahuan kebenaranya. (ches/red)
  
      

Komentar

Berita Terkini