|

‘APBD Palsu’ Ketua DPRD Morotai dan Fadli Bersitegang



Fadli Djaguna dan Ketua DPRD Morotai Saling Serang Argumen 

MOROTAI, BRN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Fahri Hairuddin naik pitam saat ditanya sikapnya terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  induk 2018 yang terindikasi bodong. Hal tersebut terjadi saat hearing yang berlangsung diruang rapat DPRD, Kamis (8/82018).

Fadli Djaguna sala satu warga lantas mempertanyakan sikap ketua DPRD yang terkesan berkompromi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang diduga kuat palsukan puluhan tandatangan anggota DPRD dalam dokumen APBD tersebut. "Sudah tau APBD fiktif, kenapa tidak laporkan secara kelembagaan, "sindir Fadli.

Mendengar pernyataan Fadli. Ketua DPRD Fahri lantas menanggapi dengan terkesan kalang kabut, Fahri yang merasa terpojok dengan pertanyataan Fadli lantas beralasan, bahwa ini bukan persoalan dilaporkan secara kelembagaan yang terpenting adalah kasus tersebut telah ditangani Polda Malut. "Saya juga sudah diperiksa, dan diperlihatkan oleh polisi tandangan yang dipalsukan, jujur saya tidak bisa bedakan tandangan di tanggal 13 September dan 24 Desember, karena sama, "timpalnya.

Fadli yang merasa tidak puas dengan jawaban Fahri, karena merasa jawaban Fahri itu tidak tepat tetap ngotot agar apa yang ditanyakan dijawab kembali.  Anggota DPRD lainnya, Suaib Hi Kamil yang melihat temannya sesama lembaga dipojokan oleh Fadli, lantas membela temannya itu dengan memukul meja yang ditempatinya.  Fadli yang merasa diintimidasi langsung memukul meja seperti yang dilakukan Suaib. "Sebagai anggota DPRD seharusnya menunjukan etika dihadapan masyarakat, "kesalnya.

suasana pertemuan mulai memanas, dimana Fahri lantas menyebut Fadli hanya tinggal dikampung dan tidak mengetahui apa-apa seputaran APBD fiktif.  "Bapak hanya tinggal di Sangowo jadi tidak tau apa-apa,"kata Fahri.

Beruntung perang mulut antar Fadli, Fahri dan Suaib dapat dilarai oleh Wakil Ketua II, Rasmin Fabanyo yang memimpin hearing tersebut dengan mengalihkan pembicaraan. Menurut,  Rasmin seharusnya yang kalian marahi adalah anggota DPRD yang tidak berkantor. "Kami yang duduk disini sudah bekerja semaksimal mungkin, yang seharusnya yang kalian marahi anggota DPRD yang tidak berkantor, hanya makan gaji dan gunakan anggaran keluar daerah, "imbuh Rasmin. (Fix/red)

Komentar

Berita Terkini