|

APBD Fiktif, TAPD dan DPRD Beda Pendapat

Ilustrasi Uang Tunai

MOROTAI, BRN Hingga saat ini, masaalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Fiktif tahun 2017 makin memanas, buktinya Sekda Pemkab Pulau Mortai, Muhammad M Kharie sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Pulau Morotai akhirnya membeberkan dokumen APBD yang selama ini digunakan. " Yang kami gunakan APBD tertanggal 24 Desember 2017, "ucapnya ke sejumlah awak media, Rabu (14/8/2018).

Menurutnya, penggunanan anggaran APBD yang disebut sesuai prosedur, dimana sudah melalui harus papurna lembaga DPRD.  "Jadi ada anggota DPRD yang bilang, tidak tandatangan dokumen APBD tertanggal 24 itu tidak benar, buktinya anggota DPRD menandatanginya, "cetusnya.

Hal berbeda justru disampikan pihak dewan. Dimana dewan menyebut Pemkab menggunakan APBD tertanggal 13 November alasannya adalah dokumen APBD tertanggal 24 Desember tiga unsur pimpinan tidak mendatangani dokumen tersebut.

Anggota komisi I, Micc Bil Abdul Aziz mengatakan menurutnya, Pemkab selama ini menggunakan APBD tertanggal 13 November sesuai dengan versi mereka." Yang jelas, APBD yang digunakan itu November, sebab ini yang dibawah ke Provinsi karena ada tandatangannya. Karena versi tanggal 24 Desember itu tidak mungkin, sebab didalam dokumen APBD tertanggal 24 tidak ada tandatangan tiga unsur pimpinan, "imbuhnya.

Karena itu secara pribadi, dirinya berharap agar kasus dugaan pemalsuan tandatangan yang sementara ditangani Polda Malut segera diusut tuntas. " Selain pidana murni, penyidik juga harus menyelidiki lebih dalam versi tanggal 13 ini, karena bagaimanapun dokumen APBD 2018, tidak diakui keabsahannya, "terangnya.  (Fix/red)

Komentar

Berita Terkini