|

Tak Sikapi Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Malut di Demo

Mssa aksi saat menggelar aksi protes di kantor Bawaslu Malut, Senin (9/7).

TERNATE, BRN - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Anak Negeri menggelar aksi demo di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara, Senin (9/7/2018). Kedatangan massa aksi ini lantaran diduga Bawaslu tak mampu menyelesaikan sejumlah pelanggaran dan kecurangan di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kabupaten Pulau Taliabu pada hari H pencoblosan Rabu (27/6/2018) lalu.

“ Ini menjadi tanda tanya besar kami, kenapa banyak pelanggaran mulai dari tahapan hingga hari H pencoblosan namun tidak pernah ditindaklanjuti,” kata koordinator lapangan, Akmal Iskandar Alam dalam orasinya.

Tak hanya itu kata dia, dugaan pelanggaran juga terjadi di enam desa sengketa perbatasan Kabupaten Halmahera Barat-Kabupaten Halmahera Utara. Di enam desa sengketa ini, warga tidak menyalurkan hak pilih. Padahal sebelum memasuki hari pencoblosan, KPU dan Bawaslu sudah melakukan pertemuan bersama masyarakat untuk mencarikan solusi. Dalam pertemuan tersebut disepakati KPU Malut siap mengakomodir suara enam desa itu asalkan warga melakukan menyalurkan hak pilih mereka.

“ Namun yang terjadi tidak demikian, KPU tidak mengakomodir suara enam desa sehingga warga memilih golongan putih alias golput, karena warga tidak mau suara mereka di rekap di masing-masing Kabupaten yang dimaksud (Halbar-Halut). Ada juga petugas Komite Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang mencoblos 17 surat suara. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia masuk dalam DPT serta ada yang menggunakan hak pilinya lebih dari satu kali,” terang korlap.

Korlap mengaku, pergelaran demokrasi di tahun 2018 sangat syarat pelanggaran. Misalnya, Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang juga merupakan salah satu calon gubernur turut menyalurkan hak pilih, padahal AHM memiliki e-KTP di Ibu Kota DKI Jakarta yang berdomisili di Jl. Taman Radio Dalam/VII.no.39 Jakarta Selatan. Pelanggaran juga dilakukan petugas KPPS di Desa Marimabati Kabupaten Halmahera Barat. Dimana, petugas KPPS di desa ini memberi tanda  (kroscek) pada surat suara dengan menuliskan nama pemilih.

“ Parahnya lagi di Kabupaten Kepulauan Sula disana sekitar 10 kecamatan ada pelanggaran, tapi kenapa tidak di tindaklanjuti. Kami anggap Bawaslu tidak netral dan terkesan melakukan pembiaran,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin mengatakan, adanya keberatan terhadap beberapa TPS di Kabupaten Sula, sejauh ini Bawaslu belum mendapatkan laporan secara resmi terhadap paslon yang dimaksud. “ Bawaslu akan proses dengan mekanisme, apakah ini masuk pidana, administrasi atau etika,” kata Muksin. Disentil soal enam desa sengketa, dia mengaku, tidak ada hal yang dipersolakan lagi. Sebab, penyelesaian sengketa warga di enam desa itu sudah selesai. “ Kalau yang itu kan sudah selesai,” pungkasnya. (mhiez)
Komentar

Berita Terkini