|

Penyelengara Diminta Pertimbangkan Hak Konstitusional Enam Desa Sengketa

Ilustrasi
TERNATE, BRN - Konflik tapal batas 6 desa Kecamatan Jailolo Timur (versi Halmahera Barat) hingga kini masih menjadi polemik. Sengketa yang mengakibatkan hilangnya hak politik masyarakat tersebut masih dipersolakan hingga ke tingkat pusat. Lambatnya penyelesaian tapal batas di wilayah tersebut membuat enam desa versi Halmahera Barat itu menolak ikut pilgub Malut 2018. Mereka lebih memilih golongan putih (golput) dari pada memilih salah satu calon yang diusung masing-masing partai politik.

Selain kehilangan hak politik, polemik berkepanjangan ini membuat masyarakat enam desa itu tidak memiliki status administrasi yang jelas. Ditambah lagi keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara menolak permohonan enam desa versi Halbar atas pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernnur tahun 2018 semakin tidak memperjelas keberdaan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Tim Advokasi Hukum AGK-YA meminta kepada penyelenggara pemiliu dalam hal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut untuk mempertimbangkan permohonan atas enam versi Halbar termasuk melaksanakan PSU. Hal ini disampaikan Koordinator Tim Advokat AGK-YA, Fahruddin Maloko pada Perss Realisnya, Kamis (5/7).
Fahruddin menuturkan, secara yuridis memang pemunggutan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Malut dilaksanakan secara serentak. Dan tidak ada pemungutan susulan selain adanya pemunggutan suara ulang sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 tahun 2018.

“ Penyelenggara dalam hal ini Komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemillu harus juga memperhatikan hak konstitusional warga negara untuk menentukan pilihan sebagaimana diatur dalam UUD 1945,” ujar Fahrudin.

Menurutnya, secara konstitusional pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan “kedaulatan berada di tanggan rakyat”. Artinya, bentuk kedaulatan dimaksud berupa hak untuk memilih atau menyalurkan suara pada setiap pelaksanaan pemilihan umum baik itu pemilihan kepala daerah, anggota legislatif dan presiden masyarakat punya hak menyalurkan hak pilihnya.

“ Tafrisan materil atas hak konstitusional warga negara untuk memilih telah ditafsir oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor 85/PUU-X/2012 dimana putusan MK ini menegaskan hak memilih warga negara dengan hanya menunjukan KTP dan KK, dimana putusan ini menyampingkan ketentuan-ketentuan administrasi pemilihan yang harus dipenuhi oleh pemilih pada pemiliihan umum,” terangnya sembari menambahkan, penyelenggara harus mengeluarkan kebijakan diskersi untuk melaksanakan pemunggutan suara lanjutan pada 6 desa di perbatasan halmahera barat dan halmahera utara dengan mempertimbangkan kepentingan hak konstitusiaonal warga negara yang tidak dapat di tawar-tawar dan di kesampingkan oleh siapapun. (**)
Komentar

Berita Terkini