|

Pemprov Buat ‘Ulah’ Lagi

Ilustrasi
SOFIFI, BRN - Ditengah pembahasan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota yang tak kunjung cair, Pemerintah Provinsi (Pemprov) kembali ‘membuat ulah’ serupa. Kali ini Pemprov tak mau mencairkan anggaran emberkasi keberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH). Betapa tidak, ditengah pengelolaan keuangan internal Pemprov kian memprihatinkan ini berdampak pada lambatnya pencairan dana emberkasi yang diperuntukkan transportasi pesawat serta kebutuhan akomodasi terhadap 1.072 CJH selama di Ternate dan Makassar. Hal ini membuat panitia haji mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan jamaah akibat ulah Pemprov.

Informasi yang diperoleh, dana emberkasi tersebut telah diusulkan sejak satu bulan sebelum keberangkatan. Namun, tidak direspon ketika usulan itu sampai di BPKPAD dengan alasan regulasi. Akhirnya, saat ini panitia haji hanya bisa bertahan dengan dana emberkasi dari kabupaten kota.

“ Dana emberkasi ini dibebaskan dari jamaah, semua ditanggung pemerintah. Untuk Kabupaten/Kota menanggung 60 persen untuk jamaah setempat, sementara Provinsi 40 persen untuk seluruh jamaah. Per jamaah sebesar Rp 6.045.904, Kabupaten/Kota sendiri telah disetorkan seluruhnya, hanya Provinsi saja yang tidak kunjung cair,” kata salah satu sumber terpercaya di panitia haji.

Ketidak becusan Pemprov menyediakan dana emberkasi ini bukan hanya tahun ini saja, namun hal serupa dilakukan Pemprov 2017 lalu. “ Bahkan pihak penerbangan sampai menyampaikan protes terhadap panitia,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Muabdin H. Radjab, saat dikonfirmasi justru kaget dengan hal tersebut. Sekprov mengatakan, sejauh ini proses permintaan anggaran dana emberkasi tidak lagi bermasalah. Bahkan, ia mengaku sudah menyetujui proses pencairan sejak awal diusulkan. “ Saya sudah desposisi, kalau tidak cair silahkan tanya ke pejabat teknis, kenapa tidak dicairkan. Ini soal kebutuhan jamaah yang mau diberangkatkan,” tegasnya.

Semntara kepala BPKPAD Ahmad Purbaya mengatakan, dana tersebut sudah dilakukan proses perncairan sejak Kamis kemarin. Hanya saja anggran emberkasi itu baru bisa dicairkan Rp. 1,5 miliar dari total Rp. 3. 219 miliar. Purbaya mengaku, alasan terlambatnya pencairan karena ada pergeseran item anggaran sehingga dirinya masih harus melihat dulu apakah sesuai peraturan atau tidak. “ Jangan sampai menjadi temuan, sama seperti tahun lalu,” katanya.

Purbaya juga menyalahkan pihak Biro Kesra yang salah membuat perencanaan karena tidak sekaligus melakukan pengajuan. Akhirnya terjadi perubahan beberapa item yang digeser. Kendati begitu, Purbaya sendiri tidak tahu pasti item anggaran yang digeser tersebut. “ Kita tidak mau jadi temuan lagi sama dengan tahun lalu senilai Rp 503 miliar,” ujarnya. (tim/red)
Komentar

Berita Terkini