|

Pemerintah di Dua Kabupaten Diminta Selesaikan Status Enam Desa

Aksi dan blokade yang dilakukan warga enam desa sengketa
SOFIFI, BRN Penyelesaian status enam desa kecamatan Jailolo Timur versi Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) hingga kini tak kunjung selesai. Lambatnya penyelesaian status enam desa versi Halbar itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi sengketa berkepanjangan jika tidak secepatnya diselesaikan. Berbagai jalur penyelesaian sudah dilakukan namun kini status enam desa tersebut belum juga terselesaikan.

Polemik berkepanjangan ini membuat masyarakat enam desa itu kehilangan hak politik mereka pada kontestasi politik di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2018. Ditambah lagi keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara menolak permohonan enam desa versi Halbar yaitu desa Pasir Putih, desa Bobaneigo, desa Tetewang, desa Akelamokao, desa Akesahu, dan desa Dum-dum semakin membuat “ keru ” suasana.

Bawaslu dan KPU beralasan permohonan enam desa atas pemungutan suara ulang (PSU) tidak bisa diakomodir karena masih menunggu keputusan Bawaslu RI. Sebelumnya Bawaslu dan KPU melakukan pertemuan bersama masyarakat perwakilan masing-masing desa sengketa bersama Danrem setempat. Hasil pertemuan tersebut memutuskan warga enam desa itu tetap menyalurkan hak pilih asalkan hak pilih mereka masuk ke KPU Malut.  

“ Hasilnya enam desa tetap di selenggarakan oleh KPPS dan PPS yang ada. Tetapi hasil pemungutan dan perhitungan langsung diambil alih oleh KPU Provinsi dan tidak masuk di KPU Halut. Dan secara resmi sudah di laporkan tadi ke Bawaslu RI dan begitu juga KPU , nanti kita akan menunggu keputusan sikap dari KPU RI dan Bawaslu RI seperti apa? sebab provinsi tidak bisa mengambil keputusan apa-apa karena dibenturkan dengan persoalan peraturan perundang-undangan, kalau ada perintah KPU pusat dan Bawaslu RI melaksanakan apa ya kita akan laksanakan kita tunggu saja keputusan final,” Ucap Muksin Amrin belum lama ini.

Keputusan Bawaslu dan KPU ini membuat masyarakat enam (6) desa memilih jalur demonstrasi sebagai jalur penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Halbar dan Kabupaten Halut. Rabu (4/7) kemarin mereka melakukan aksi di depan kantor camat Jailolo Timur Kabupaten Halbar. Mereka menuntut penyelesaian tapal batas agar secepatnya di selesaikan sehingga tidak mengakibatkan kehilangan hak politik yang kedua kalinya.

“ Aksi tuntunan penyelesaian status tersebut tak lain adalah menyuarakan aspirasi terkait  persoalan status enam desa yang hingga kini belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah dua kabupaten yaitu pemerintah Halmahera Utara dan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.  Untuk itu kami meminta segera diselesaikan status desa kami, karena kami tidak mau lagi kehilangan hak politik lagi,” ucap salah satu massa aksi.

Dirinya mengatakan, ketidak jelas serta lambatnya penyelesaian membuat mereka kehilangan hak politik. Padahal, setiap warga negara Indonesia berhak menyalurkan hak politiknya. “ kemarin torang tidak coblos, sehingga itu kami minta coblos ulang karena sebagai warga negara kami punya memilih,” tegasnya.  

Hingga berita ini dipublish, arus lalulintas dari dua arah masih lumpuh total akibat blokade yang dilakukan warga enam desa tersebut. Sementara aparat kepolisian jajaran Polres Halmahera Utara dan Polda Malut serta TNI masih melakukan pengamanan serta negosiasi kepada massa aksi agar membubarkan diri dan membuka blokade. (Mal/red)
Komentar

Berita Terkini