|

Mulayadi : Pembukaan Kota Suara, KPU Terkesan Tiba Saat Tiba Akal

Kotak Suara Pilgub Maluku Utara


TERNATE,BRN – langka pihak kepolisian untuk mengamankan kotak suara, merupakan tindakan yang tepat, dimana kotak suara yang berisi dokumen hasil pemilihan gubernur Dan wakil gubernur Malut 2018 merupakan dokumen negara, yang saat ini disengketakan di Mahkama Konstitusi.

“ hasil Pilgub Malut saat ini disidangkan di Mahkama Konstitusi, untuk itu kotak suara dapat dibuka, kecuali perintah hakim MK, polisi berkewajiban mengamankan dokumen negara tersebut,” hal ini sampaikan Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Provinsi Malut Mulyadi Tutupoho watawan Minggu (29/7/2018).

Mulyadi mengatakan pembukaan kotak suara hanya dapat dilakukan pada saat roast Plano rekapitusi suara, dan tahapan itu telah berlangsung namun hasil pilgub berunjung pada MK,  maka dari itu KPU tidak semena -semena langsung membuka kotak suara tanpa ada perintah resmi dari MK.” jika pembukaan kotak suara tanpa perinta MK,  maka harus mengacu pada PKPU nomor 9 tahun 2018 pasal 71 ketentuannya harus berkoordinasi Bawaslu, dan  pihak kepolisian, serta melibatkan seluruh saksi empat paslon, karena tahapan Pilgub masi berlangsung, “katanya.

Kata dia, langka KPU  tidak bisa tiba saat tiba akal, tahapan ini belum selesai, sehingga perlu koordinasi dengan pihak terkait, melalui rapat, dalam rapat koordinasi itu dokumen apa yang dibutuhkan KPU yang disepakati dalam rapat.”

Pembukaan kotak suara itu ada mekanisme dimana dalam rapat koordinasi itu, pihak-pihak terkait sepakat dibuka, dokumen -dokumen apa yang dibutuh, diambil untuk digandakan setelah itu dokumen aslinya kembali dimasukan dalam kotak dan penandatangan berita acara, melalui rapat koordinasi sebagai yang dijelaskan dalam PKPU nomor 9 tahun 2018 pasal 71,”ungkapnya.

KPU Malut harus berkaca pada pemilihan Legislatif tahun 2014, dimana sejumlah dokumen pileg hilang dari dalam kotak, kasus tersebut DKPP memberikan sangsi Barat pada Komisioner KPU Malut, untuk itu KPU jangan ambil langka sendiri membuka kotak suara tanpa berkoordinasi dengan pihak terkait serta melibatkan saksi 4 paslon. “KPU Malut Harus diingatkan Pileg 2014 DKPP memberikan sangsi berat, karena dokumen hilang, untuk itu jika pembukaan kotak suara tanpa ada rapat koordinasi, maka pihak kepolisian wajib mengamankan kotak suara karena itu Dokumen negara,”tegasnya. (brn/red)

Komentar

Berita Terkini