|

Massa Desak Polda Tangkap Komisioner KPU Dan Bawaslu

Aksi yang berujung ricuh. Akibatnya massa aksi merobohkan pagar kantor Bawaslu Malut. 
TERNATE, BRN - Desakan penyelesian pelanggaran pemilu sampai saat ini terus disuarakan. Desakan ini disuarakan Aliansi Masyarakat Untuk Demokrasi Maluku Utara. Massa aksi yang menumpangi truk ini mengawali aksi mereka di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut, kemudian di Polda dan dilajutkan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).    
Massa aksi didominasi kaum hawa ini menyeruakan persoalan korupsi dan sejumlah pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan salah satu pasangan calon gubernur Provinsi Maluku Utara. Tak hanya itu, massa aksi juga mendesak Polda Malut agar menangkap komisioner KPU dan Bawaslu karena diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai penyelenggara pemilu. Sebab menurut massa aksi, pemanggilan terhadap komisioner Bawaslu dan KPU ini merupaka hal wajar karena diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai penyelenggara dan pengawasan.

“ Kami dari barisan AGK-YA tidak berurusan dengan Polda. Karena langkah Polda merupakan langkah yang sudah sesuai dengan tupoksi dan kewajibannya. Jadi, aksi ini tidak ada sangkut pautnya dengan AGK-YA,” tegas Wahyu Juanga dalam orasinya.

Dalam gerakan aksi unjuk rasa tersebut terdapat 3 poin yang menjadi bobotan aksi. Pertama, mereka meminta kepada pihak Polda Maluku Utara segera mengusut kasus dugaan penyalagunaan anggaran yang bersumber pada Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di cairkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 terkait dengan pemilihan gubernur- wakil gubernur.

Serta mengutuk keras kinerja KPU Provinsi Maluku Utara sebagai penyelenggara pemilu yang terindikasi kuat telah mengabaikan terjadinya pelanggaran pemilu terjadi di beberapa daerah. Dan meminta kepada Bawaslu untuk segera melakukan rekomendasi kepada KPUD terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan salah satu pasangan calon gubernur Malut. (brn)
Komentar

Berita Terkini