|

Massa Desak Bawaslu Usut Pelanggaran Pemilu

Salah satu orator menyampaikan orasi di kantor KPU Malut, Senin (16/7). Dalam aksi ini, massa membeberkan berbagai pelanggaran pemilu. Mulai dari terstruktur hinggan tidak terstruktur. Mulai dari penekanan Bupati Benny Laos sampai pada penggelembungan suara di Kepulauan Sula (Kepsul). Ada juga yang memliki KTP ganda namun ikut menyalurkan hak pilih. 
TERNATE, BRN – Sejumlah massa dari Aliansi Anak Negeri menggelar aksi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, Senin (16/7). Massa aksi yang menumpangi truk itu menyuarakan dugaan pelanggaran serta kecurangan pemilihan kepala gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni lalu.

Massa yang dipimpin Akmal Iskandar Alam ini turut membawa spanduk yang bertuliskan tangkap dan adili KPU Bawaslu Malut. Sebab menurut massa aksi, KPU dan Bawaslu lah paling bertanggung jawab sejumlah dugaan pelanggaran serta kecurangan di beberapa daerah yakni Kepulauan Sula (Kepsul), Kabupaten Pulau Taliabu dan Pulau Morotai.

Saat dikonfimrasi, koordinator lapangan (korlap) Akmal Iskandar Alam menjelaskan, diduga ada indikasi antara KPU dan Bawaslu sehingga setiap permasalahan atau sengketa pemilu yang dilaporkan tidak menunjukan progres. KPU dan Bawaslu terkesan membiarkan terjadinya penyelewengan dan kecurangan pada tiga daerah yaitu Kabupaten Pulau Taliabu, Kepulauan Sula dan Pulau Morotai.

“ Ada beberapa pelangaran yang terjadi dan itu sudah dilaporkan ke penyelenggara, namun tidak ada tingkatan,” ungkap Akmal.

Akmal mengatakan, terdapat beberapa laporan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu, namun dari laporan tersebut tidak ditindak lanjut Bawaslu atas laporan yang disampaikan. Laporan penggelembungan suara di desa Kepsul dan pulau Taliabu yang terindikasi dilakukan salah satu tim paslon pun tidak diproses.

“ Kami punya data terkait pelanggaran yang terjadi di dua Kabupaten tersebut, tetapi setelah di laporkan ke Bawaslu sampai saat ini tidak ada tindakan yang dilakukan,” terangnya.

Selain itu, terdapat juga pelanggaran tindak pidana maupun pelanggaran adminitrasi. Misalnya Ahmad Hidayat Mus (AHM). AHM yang juga salah satu calon gubernur turut menyalurkan hak pilih, padahal AHM memiliki e-KTP di Ibu Kota DKI Jakarta yang berdomisili di Jl. Taman Radio Dalam/VII.no.39 Jakarta Selatan. AHM juga disinyalir menggunakan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang diterbitkan Polda Metro Jaya saat mendaftar di kantor KPU sebagai calon gubernur pada Januari 2018 lalu.

“ Ini yang menjadi pertanyaannya. DPT KPU yang menetapkan, secara otomatis KPU tahu benar siapa yang tidak ber-KTP di Malut dan siapa yang tidak. Mestinya KPU tahu mana peserta yang tidak lagi masuk DPT dan tidak, karena di KTP dicantumkan alamat domisili ,” jelasnya.

Lanjutnya, ada juga pelangaran pemilu terstruktur juga terjadi di Pulau Morotai. Dimana, terdapat penekanan dilakukan Bupati Benny Laos untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. (brn)
Komentar

Berita Terkini