|

Mangkir Panggilan Pertama, Akhirnya AHM di Tahan KPK

Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (Nur Indah/detikcom)
TERNATE, BRN - Calon gubernur (cagub) Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (2/7). Sebelumnya AHM di panggil KPK untuk diperiksa pada Senin (25/6) lalu, namun cagub yang disusung partai Golkar dan PPP itu mangkir dari panggilan dan meminta KPK untuk menjadwalkan ulang. Tak hanya AHM, mantan ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Zainal Mus yang juga adik kandung AHM juga di periksa KPK. Keduanya di periksa karena diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) pembebasan lahan fiktif bandara Bobong yang merugikan keuangan negara senilai Rp. 3,4 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009.

Cagub peraih suara terbanyak versi hitung cepat sementara atau real count KPU itu nampak mengenakan rompi oranye KPK dan didampingi kuasa hukumnya, Wa Ode Nur Zainab saat keluar dari ruang pemeriksaan KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan sekitar pukul 18:38 WIB.

“ Saya terima kasih kepada semua saudara-saudara yang sudah memilih Ahmad-Rivai nomor 1, dan bagi saya ini adalah bagian nikmat yang sangat luar biasa kita sudah menang pilkada. Sabar saja masyarakat Maluku Utara. Insya Allah kita dilindungi Allah SWT,” ujar AHM seperti dilansir detik.com

AHM kemudian masuk ke mobil tahanan dan menjalani masa 20 hari pertama penahanan di Rutan Cabang KPK Jakarta Timur Kav K-4. “ Dilakukan penahanan terhadap AHM selama 20 hari ke depan terhitung hari ini. AHM ditahan di Rutan Cabang KPK di Kav K-4,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan.


Selain diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) pembebasan lahan fiktif bandara Bobong, diduga anggaran untuk proyek tersebut sudah dicairkan, yang kemudian dikorupsi keduanya. Dugaan kerugian negara berdasarkan penghitungan dan koordinasi dengan BPK sebesar Rp 3,4 miliar sesuai dengan jumlah pencairan SP2D kas daerah. Senilai Rp 1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal Mus sebagai pemegang surat kuasa menerima pembayaran pelepasan tanah dan senilai Rp 850 juta diterima oleh Ahmad melalui pihak lain untuk menyamarkan. Sedangkan sisanya mengalir ke pihak lain. (tim brn/detik.com)
Komentar

Berita Terkini