|

Langgar Aturan, Kades Yayasan Diancam 6 Tahun Penjara

foto ilustrasi 


MOROTAI, BRN - Kepala Desa (Kades) Yayasan, Fadli Dano Masud diancam enam tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Morotai.  Ancaman tersebut kantaran Kades di duga kuat melakukan tindak pidana Pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 atau Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

 "Ancaman pidananya 72 bulan atau enam tahun  dan denda Rp 72 juta, "tegas Plt Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari, Jefri Tolokonde kepada sejumlah awak media dikantor Kejari,  Selasa (17/7/2018).

Jefri mengaku, Polres telah melimpahkan berkas dan barang bukti kasus Kades Yayasan ke pihak Kejari dan pihak Kejari telah menerima berkas tersebut. "Sesuai prosedur yang berlaku,Kejari diberi limit waktu selama lima hari untuk mengerahkan kasusnya ke pengadilan untuk disidangkan, yang pasti kami akan limpahkan kasusnya ke pengadilan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, "katanya.

Lanjut Jefri, aturan yang disangkakan Kades, yakni pasal 178 huruf A Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 atau Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU.

Sebagaimana diketahui, Kades Yayasan,  Fadli Dano Masud telah melakukan tindak pidana Pemilu dengan melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di Tempat Pungutan Suara (TPS)  1 dan 2 di Desa Yayasan saat pencoblosan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung berapa waktu lalu. (Fix/brn)

Komentar

Berita Terkini