|

Ketua Bawaslu dan KPU Penuhi Panggilan Polda Malut



Wawacara Ketua Bawaslu dan Ketua KPUD Malut Usai Menghadiri Undangan Polda Malut
TERNATE,BRN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Baswalu) Provinsi Maluku Utara (Malut), Muksin Amrin akhirnya menghadiri undangan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut, kehadriannya sebatas klarifikasi terkait dengan tahapan pencalonan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Malut, daftar pemilih ganda serta hak pilih yang dilakukan salah satu calon Gubernur nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang terbukti menggunakan hak pilihannya di desa Gela Kabupaten Kepulauan Sula.

“ Ada Tiga poin untuk diklarifikasi, secara prosedural sesuai peraturan KPU nomor 15 tahun 2017 terhadap perubahan peraturan KPU nomor 3 tahun tahun 2017 tentang pencalonan dan yang kedua terkait mekanisme daftar pemilih tetap serta mekanisme pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu,” ungkap Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Malut. Selasa (17/7/2018).

Lanjut Muksin, yang menjadi konsen Polda adalah sarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari AHM, maka itu pihaknya telah menjelaskan bahwa SKCK dari cagub Malut AHM itu diterbitkan oleh Polda dimana saja berada berdasarkan alamat KTP domisili yang dimaksud. “ AHM memiliki KTP DKI Jakarta,  Polda Metro berkewenangan mengeluarkan dan itu yang kami jelaskan secara rinci didalam peraturan KPU ke penyidik tadi,” katanya.

Untuk pencoblosan di Desa Gela yang dilakukan calon gubernur AHM kata Muksin, pihaknya menyampaikan bahwa yang bersangkutan menyalurkan hak pilihnya menggunakan formulir A5 dan terdaftar di TPS 1 Desa Mangon dengan nomor DPT 149 karena yang bersangkutan juga memiliki KTP di desa setempat.

Hal senada juga disampaikan ketua KPU Malut Sahrani Sumadayo, materi pemeriksaan yang dilakukan penyidik masib bersifat pemeriksaan yang dialamatkan penyidik ke ketua Bawaslu Malut. “ Selanjutnya kita belum tau, karena kita hadir disini untuk menghadiri surat undangan klarifikasi dari Polda ke kita,” kata Sahrani.

Penyampaian dalam materi pemeriksaan yang dilakukan, hanya menjelaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena, KPU berpegang pada aturan yang berlaku saat ini. Untuk pencoblosan cagub Malut AHM  di desa Mangon, Sahrani mengatakan, AHM bisa menyalurkan hak suara pada pilgub di desa setempat karena yang berangkutan memiliki dokumen yang diisyaratkan untuk diakomodir sebagai pemilih.

“Saya menegaskan, selaku penyelenggara pemilu tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan kita memang tidak merasa di intervensi sampai saat ini,” imbuhnya.

Sementara itu,Direskrimum Kombes Pol Dian Harianto melaui Kabid Humas AKBP Hendry Badar mengatakatan, Dugaan tindak pidana masih dalam tahap penyelidikan terhadap keterangan saksi dari ketua KPU dan ketua Bawaslu Malut. " Ada dugaan terjadinya tindak pidana kami dari penyidik polri dalam hal ini Direskrimum Polda Malut permasalahan ini agar tidak membias jau kemana-mana. Olehnya itu harus meminta klarifikasi ketua KPU dan ketua Bawaslu terkait isu-isu yang beredar di Malut tersebut"Katanya (shl/red)

Komentar

Berita Terkini