|

Kejati Kembali Kaji Kasus Waterboom

Kantor Kejati Provinsi Malut
TERNATE, BRN - Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman sudah dipastikan kalah telak pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 Juni lalu. Meski begitu, figur yang diusung 5 partai politik (parpol) ini kembali mendapat kabar buruk. Pasalnya, Burhan yang digadang-gadang ‘bapak pembangunan’ itu kembali terperangkap ‘jaring’ dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan lahan waterboom Kelurahan Kayu Merah Kota Ternate Selatan senilai Rp 3,3 miliar.

Terperangkapnya Burhan ini menyusul Kejati Malut memastikan bakal mengkaji kembali kasus waterboom yang merugikan uang negara miliaran itu.

“ Kasus Waterboom sudah ada putusannya. Putusan pengadilan berkekuatan hukuman tetap sudah ada, tinggal sekarang kita mengkaji apakah ada peran dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini,”  ungkap Kepala Kejati Malut Ida Bagus Nyoman Wismantanu, Kamis (19/7).

Saat ini kata Ida, pihaknya masih memerlukan bukti lain guna mengetahui siapa saja yang terlibat dalam perkara tersebut. Selain butuh bukti, Kejati juga menyusun skedul agar apa yang dikerjakan sesuai prosedur. “ Kita akan melaksanakan sesuai hukum acara, kalau tidak kami akan di pra peradilankan nanti. Karena menuntaskan sebuah perkara itu tidak semata-mata membalikkan telapak tangan,” ujarnya.

Di sentil soal bukti, Ida menuturkan, saat ini perkara dugaan tipikor waterboom sudah diserahkan pengadilan. Secara otomatis, Kejati sudah melengkapi semua bukti yang di butuhkan pengadilan.” Jadi kami akan mengkaji setiap kejadian, siapa yang melakukan di waktu-waktu tertentu. Perannya apa, kegiatan yang dia lakukan seperti apa, sampai berujung pada terjadinya tindak pidana,”  tutur Ida sembari menegaskan, siapapun orang yang berperan dalam perkara ini, semua akan di tindak lanjut. “ Yang pasti akan dikaji ulang. Perannya apa, apa yang dilakukan, sampai pada timbulnya tindak pidana. Pokoknya semua akan kami kaji,” tergasnya.

Perlu diketahui, dalam perkara tersebut tak hanya Burhan Abdurahman. Ada beberapa oknum lainnya, salah satunya Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Ternate, Thamrin Alwi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kota Ternate.


Foto kesepakatan pelaksanaan pengadaan tanah bekas HGB No. 1 Kayu Merah
Thamrin Alwi diduga terlibat dalam kesepakatan pelaksanaan pengadaan tanah bekas HGB No. 1 Kayu Merah untuk kepentingan penempatan mesin PLN tanpa didahului adanya keputusan penetapan lokasi dari Walikota Ternate yang berlaku sebagai ijin perolehan tanah. Kesepakatan tersebut  bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam putusan Mahkama Agung (MA) RI No. 147 PK/PID.SUS/2014. (Shl)
Komentar

Berita Terkini