|

Irfan Hadi: Pembukaan Kotak Suara Adalah Hak KPU

Sejumlah kotak suara yang dibuka KPU Malut ddalam rangka melengkapi dokumen di Mahkama Konstitusi (MK) terkait perselihan hasil pemilu (PHP) pilkada Malut tahun 2018 yang saat ini disidangkan di MK/Ilustrasi. Foto: google.com

TERNATE, BRN - Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka kotak suara dalam rangka melengkapi alat bukti sengketa pemilu di Mahkama Konstitusi (MK) mendapat tanggapan positif dari akademsi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Irfan Hadi.

Menurut ketua program studi (prodi) Hukum di Ummu ini, pembukaan kotak suara merupakan hak KPU untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai bukti dalam sidang perselisihan hasil pilgub di MK. Hal ini tentu berbanding lurus atau berkedudukan sama didepan hakim untuk menanggung beban pembuktian sebagaimana secara teknis diatur dalam peraturan MK No 4 tahun 2014. Hanya saja, di ketentuan pasal 29 ayat 2 menyebutkan termohon (KPU) menyampaikan jawaban disertai alat bukti yang mendukung jawaban termohon itu sendiri.

“ Pembuktian dalam persidangan  memiliki satu perspektif yang sama di hadapan hakim yaitu menanggung beban pembuktian. Aturan itu melindungi KPU untuk mendapatkan alat bukti yang terdapat dalam kotak suara. Dengan demikian, kebijakan KPU menyipakan dokumen sebagai alat bukti merupakan pelaksanaan terhadap perintah undang undang,” kata Irfan, Senin (30/7).

Irfan mengatakan, langkah KPU menyiapkan bukti dengan cara membuka kotak suara juga akan mendukung proses peradilan di MK. kebijakan KPU menyiapkan alat bukti  sangat mendukung proses peradilan cepat  atau speedy trial serta sederhana.

Secara substansi, ketika perkara masuk peradilan, pembukaan kotak suara untuk keperluan alat bukti bisa dimaknai sebagai perintah peradilan. “ Bagimana KPU akan menjawab dan membuktikan atas keberatan pemohon  di persidangan MK, kalau tidak memyiapkan bukti otentik atau arsip pilgub yang ada di tangannya,” ujarnya.

Ia menilai upaya KPU dalam rangka melengkapi alat bukti sengketa hasil pemilu yang saat ini bergulir di MK merupakan langkah yang tidak melanggar hukum. “ Sudah tentu tidak tabrak aturan, KPU bisa membuka kotak suara karena melengkapi alat bukti yang diminta MK, KPU tidak akan mungkin membuka kotak suara apabila hasil pemilu tidak berlanjut di MK,” imbuhnya. (brn)
Komentar

Berita Terkini