|

Dana BOS Jadi Polimik, Ini Kata Kadiskbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Morotai, F. Revi Dara

MOROTAI, BRN - Pemotongan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebesar 30 persen belakangan di persoalkan, akhirnya di tanggapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pulau Morotai.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Morotai, F. Revi Dara Kepada media ini mengaku pemotongan dana BOS untuk pembayaran gaji TKD itu sesuai dengan prosedur yang berlaku.  “ Ada Juknisnya, jadi kami berani potong untuk membayar gaji TKD,” ucapnya, Senin (30/7).

Revi menjelaskan, selain pemotongan dana BOS berdasar pada petukjuk teknis (juknis), juga diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Bupati. Atas dua dasar itu pihak melakukan pemotongan. “ Berani karena ada acuannya, bukan tanpa alasan langsung di potong. Bagi kami, pemotongan dana BOS untuk pembayaran gaji TKD itu sudah sesuai prosedur,” terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai beralasan pemotongan itu dalam rangka membayar gaji Tenaga Kontrak Daerah (TKD). Namun kebijakan Pemkab tersebut di persoalkan para Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat pertama (SMP) dan Kepala Sekolah Dasar (SD).

Para Kepsek menilai kebijakan Pemkab tersebut melanggar aturan yang berlaku. Karena menurut mereka gaji TKD dianggarkan menggunakan APBD bukan diploting melalui dana BOS. “ Setahu kami, gaji TKD dibayar langsung pemerintah menggunakan APBD, tapi didalam perjalanan tiba-tiba Pemkab gunakan dana BOS,  ini kan bertentangan dengan aturan, karena BOS itu anggaran langsung dari pemerintah pusat,” ujar salah satu kepsek yang enggan namanya disebutkan. (Fix)


Komentar

Berita Terkini