|

Cagub Tahanan KPK Dilaporkan Ke Bawaslu

Bawaslu Terima Berkas Gugat dari FMM Maluku Utara
TERNATE, BRNSudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula, Pepatah ini patut dialamatkan kepada Ahmad Hidayat Mus. Dimana,  pasca ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), calon gubernur Malut Ahmad Hidayat Mus (AHM) kembali dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu  (Bawaslu) Malut, Selasa (2/7/2018) terkait dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2018.

Ketua FMM Abdullah Adam SH kepada media ini menjelaskan, AHM diduga melanggar Pasal (1) ayat 27, 28, dan 29 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 saat memasukkan syarat pencalonannya sebagai cagub Maluku Utara. Dimana, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang digunakan pada pencalonannya tidak dikeluarkan oleh Polda Malut. SKCK AHM diketahui dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) dan menggunakan KTP-el berdomisili di Jakarta.

“ Artinya, yang bersangkutan (AHM) mencalonkan diri sebagai calon gubernur Malut 2018 tidak menggunakan administrasi  wilayah hukum Polda Malut,” tandasnya Alud usai menyerahkan laporan resmi ke Bawaslu.

Selain itu, AHM juga ikut menyalurkan hak pilihnya pada hari H pencoblosan. Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018, AHM tidak termasuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Malut karena sesuai kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) milik AHM berstatus warga DKI Jakarta bukan warga desa Gela Kecamatan Taliabu Uatar Kabupaten Pulau Taliabu. “ Secara administrasi, AHM adalah warga ibu kota, namun yang terjadi  AHM masuk sebagai DPT dan ikut coblos,” katanya.

Dikatakannya, AHM diketahui tidak berdomisili di kabupaten Pulau Taliabu melainkan berdomisili di DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan SKCK yang di keluarkan Polda Metro Jaya, dan bukan Polda Malut. Dengan begitu, cagub yang diusung partai Golkar dan PPP ini tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di Kabupaten Pulau Taliabu seperti yang terjadi pada pencoblosan Rabu (27/6) beberapa waktu lalu di desar Gela.
 
“ Pertanyaannya adalah apakah sudah masuk ke DPT atau tidak. kalau tidak terdaftar, secara administrasi gugur dengan sendirinya atas pencalonannya sebagai kepala daerah. AHM pasti gugur karena domisilinya di Jakarta sesuai KTP yang ia miliki, ini adalah pemilihan kepada daerah bukan pemilihan umum, sementara AHM berdomisili di Jakarta namun mencalonkan diri di Maluku Utara, saya rasa tidak sah,“ ujar Alud.

Ditanya soal bukti, Alud yang juga pengacara itu menuturkan saat ini FMM sudah mengantongi dua nama yang bakal memberikan keterangan sebagai saksi jika laporan yang diajukan tersebut digubris Bawaslu. “ Dua nama saksi insial SP dan RD ini melihat secara langsung AHM melakukan pencoblosan TPS di desanya di Kecamatan Taliabu Barat dan beberapa foto yang akan dijadikan bukti,” katanya sembari menambahkan, FMM tidak mempersoalkan 1 surat suara yang dicoblos, akan tetapi yang terjadi adalah calon kepada daerahnya berdomisili di Jakarta dan melakukan pencoblosan yang bukan alamat domisilinya.

Dirinya berharap kepada Panwaslu Pulau Taliabu terutama Bawaslu Malut dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Karena AHM diduga melanggar aturan yang di terapkan. (emis/brn)
Komentar

Berita Terkini