|

Bupati Benny di 'Sorot'

Fandi Hi Latif

MOROTAI, BRN – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai memberikan sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN) mendapat sorotan dari akademisi, salah satunya akademisi Universitas Pasifik (Unipas), Fandi Hi Latif.

Menurut Fandi,  langkah Pemkab memberikan sanksi terhadap ASN terlalu berlebihan. Alasanya, sanksi yang diberikan itu dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN  dengan model kinerja berbasis sistem merit dengan kontek pengembangan human capital.

 “ Apa yang dilakukan Pemkab adalah bagian dari semangat reformasi birokrasi sebagai abdi negara, namun yang terjadi di Pemkab Morotai sanksi yang diberikan terhadap ASN tidak sesuai dengan UU yang disebut,” ucap Fandi,  Senin (16/7/2018).

Kata Fandi, tujuan dari semangat UU tersebut adalah untuk menata manajemen kepegawaian agar dapat mencapai keberhasilan dalam mewujudkan reformasi dan birokrasi terhadap kinerja ASN. Akan semangat reformasi yang terkandung dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN  dengan model kinerja berbasis sistem merit dengan kontek pengembangan human capital itu tidak dianut atau dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan yang mana dilakukan Bupati Benny Laos. “ Yang terjadi di lingkup Pemkab Morotai itu malah sebaliknya. Padahal dalam UU yang dimaksud sangat jelas menjelaskan bagaimana memberikan sanksi,” jelasnya.
  
Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Fandi, setiap organisasi pemerintah sudah selayaknya dilakukan penataan birokrasi yang ideal untuk memacu kinerja birokrasi. Dengan diterapkannya model reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) terhadap para ASN ini terkesan mengandung unsur “selera” alias pemecatan dilakukan sesuai “selera” pimpinan.

“ Memang benar Pemkab memiliki wewenang memberikan sanksi terhadap ASN, tapi sanksi yang diberikan harus sesuai prosedur, bukan sebaliknya. Sanksi yang diberikan mestinya tidak mengandung indikasi, sehingga apa yang dilakukan Pemkab tidak terlihat kebablasan,” imbuhnya sembari meminta Pemkab mengevaluasi kebijakan sanksi terhadap ASN. (Fix)
Komentar

Berita Terkini