|

AHM-RIVAI Resmi Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Malut

AHM-Rivai, gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2018-2023

SOFIFI, BRN - Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) akhirnya dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2018-2023 Provinsi Maluku Utara. Hal ini setelah keduanya diumumkan meraih suara tertinggi dari tiga pesaingnya yaitu Burhan Abdurahman-Ishak Jamaludin (Bur-Jadi), Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-YA), dan Muhammad Kasuba-Madjid Husen (MK-Majhu) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak tahun 2018. Penetapan ini menyusul Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut resmi menetapkan AHM-Rivai sebagai gubernur terpilih pada rapat pleno di kantor KPU di jalan KM 40 Sofifi, Sabtu (7/7).   

Keunggulan serta kemengan AHM-Rivai diperkuat setelah ketua KPU Malut Syahrani Somadayo membacakan hasil perolehan masing-masing pasangan calon (paslon). Dalam pembacaan hasil pleno, AHM-Rivai meraih 176.993 suara, paslon Burhan Abdurahman-Ishak Jamaludin (Bur-Jadi) sebanyak 143.416 suara, AGK-YA diposisi ketiga dengan perolehan 169.123 suara. Sedangkan Muhammad Kasuba-Madjid Husen (MK-Maju) meraih 65.202 suara.   

Hasil pleno KPU tersebut menunjukan selisih sebanyak 7.870 suara antara AHM-Rivai dan musuh bubuyutannya AGK-YA. Hasil tersebut dimungkinkan AHM-Rivai menjadi gubernur dan wakil gubernur baru sekaligus mengalahkan gubernur incamben Abdul Gani Kasuba (AGK). Pelantikan keduanya baru dilakukan di tahun 2019, mengingat saat ini jabatan gubernur masih resmi dijabat oleh AGK sampai akhir periode di bulan Maret-Mei tahun 2019.

Terkait AHM yang saat ini mendekam di sel tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan tetapi AHM berhak dilantik di istana negara bersama pasangannya Rivai Umar oleh presiden RI Joko Widodo. AHM bisa dinon-aktifkan sebagai gubernur apabila KPK sudah mengeluarkan amar putusan dan menetapkan AHM sebagai terdakwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mengatur tentang calon gubernur, wali kota dan bupati yang berstatus tersangka dan terpilih, maka tetap dilantik. Cagub dilantik oleh Presiden, wali kota dan bupati dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketentuan tetap dilantik itu diatur dalam pasal 164 dan 165. Dalam ketentuan itu disebutkan; Dalam hal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur. (Mhiez)
Komentar

Berita Terkini