|

Suara Enam Desa Sengketa Masuk KPU Malut


Ahmad Jalal: “Kami Lebih Pilih Golput, Daripada Tusuk di Halut”

Pertemuan terbuka, Kapolda, Danrem, ketua KPU Malut, Bawaslu Malut, bersama tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda di desa Bubaneigo, Selasa (26/6)
TERNATE, BRN - Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol M. Naufal Yahya memastikan rekapitulasi pungutan suara untuk enam desa konflik masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut disepakati setelah dilakukan pertemuan terbuka bersama Danrem 152 Babullah, KPU, Bawaslu Malut serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Keenam desa yang dianggap rawan konflik tersebut adalah desa Pasir Putih, desa Bubaneigo, desa Tetewang, desa Ake Kami Kao, desa Ake Sahu, dan desa Dum-dum Malifut Kabpaten Halmahera Utara.

Pertemuan terbuka itu untuk mencari solusi, sehingga hak pilih keenam desa ini tidak golongan putih (golput) pada pilgub 27 Juni besok. Pertemuan berama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda berbuah hasil, pasalnya keenam desa menyetujui tetap menyuarakan hak pilih selanjutnya hasil perhitungan suara disetor ke KPU Malut.

“ Mereka tetap memilih, pertemuan itu juga kita setujui untuk suara yang terpilih tidak disetor ke KPU Halmahera Utara (Halut) ataupun Halmahera barat (Halbar) melainkan disetor ke KPU Provinsi,” ujar Kapolda Malut Brigjen Pol M. Naufal Yahya usai menggelar pertemuan, Selasa (26/6) di desa Bubaneigo Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Kapolda mengatakan, tujuan dilakukannya pertemuan bersama tersebut untuk melakukan mediasi serta mencari jalan keluar. Sebab sebelumnya masyarakat di 2 (Dua) kabupaten ini bersikeras tidak mau menyeruakan hak pilih pada hari H pemungutan suara. Selain saling klaim, masyarakat 2 kabupaten ini juga tidak menerima kerena sebagian enam desa itu masuk di Kabupaten Halbar.

“ Keenam desa itu akan memboikot, apabila suratnya masuk di Kabupaten Halut, tetapi kami sudah fasilitas bahwa nanti perhitungan enam desa tersebut akan di perlakukan khusus, dan langsung masuk ke KPU Provinsi,” kata orang nomor satu di Mapolda itu. 

Jenderal bintang satu ini mengaku, sengketa administrasi keenam desa ini belum selesai. Akan tetapim itu tidak mempengaruhi jalannya pencoblosan 27 Juni besok. “ Untuk panitia dari Halut itu tidak masalah, karena semua suara akan masuk di Provinsi,” pungkasnya.

Untuk mengantisi timbulnya konflik, KPU Provinsi harus memanggil tim sukses (timsus) dari masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur untuk membicarakan dari sisi teknis. Karena dilihat dari wilayah administrasi, suara keenam desa tersebut tidak masuk dalam dua Kabupaten yang dimaksud.
“ Untuk keamanan kami sudah siapkan, baik dari TNI maupun Polri,” kata Kapolda.

Sementara itu, salah satu tokoh pemuda desa Bubaneigo, Ahmad Jalal menegaskan, kalaupun KPU Malut tidak mengindahkan keinginan Kabupaten Jailolo Timur, masyarakat keenam desa itu lebih memilih golput dari pada memilih paslon yang diusung masing partai politik (Parpol).

“ Masyarakat yang berdomisili kabupaten Halbar khusunya Jailolo timur lebih memilih golput, dari pada menyalurkan suara di TPS yang ada di Kabupaten Halut,” tegasnya. (Shl)
Komentar

Berita Terkini