|

Pegawai ULP Morotai Minta 'Doi Sogok' di Kontraktor

Ilustrasi Sogok

MOROTAI, BRN - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Pemkab Pulau Morotai diduga kuat melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para kontraktor. 

Hal ini diketahui, setelah salah satu kontraktor mangaku sering diperas sejumlah oknum PNS yang bertugas di ULP. Terbukti dimana setiap kali berurusan menyangkut dengan uang proyek harus menyerahkan sejumlah uang jika anggaran proyek yang diinginkan dapat dicairkan.

Kepada Brindonews, Rabu (6/6/)  salah satu kontraktor yang menolak namanya diberitakan mengakui para PNS sering mengancam tidak akan mencairkan anggaran proyek apabila tidak memberikan uang sogok sebagai pemulus. 

“ Kalau mau proyek itu mulus harus bayar dulu, meskipun syarat dokumen proyek sudah lengkap tapi ngoni tidak mau bayar, kami tahan agar uang proyeknya tidak bisa dicairkan,” beber kontraktor yang mengulangi kalimat yang dikatakan oknum PNS itu.

Kata dia, apa yang Ia sampaikan itu tidak hanya isapan jempol semata. Sebab menurutnya, ada bukti otentik yang dapat dibuktikan saat oknum PNS yang meminta  sejumlah uang itu. “ Tidak perlu saya sebutkan nilai uang yang diminta, tapi saya masih menyimpan bukti pesan singkat yang dikirim oleh PNS itu saat meminta uang kepada saya,” cetusnya.

Atas dasar tersebut, Ia Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam hal ini Bupati Pulau Morotai  Benny Laos agar menindak tegas para oknum melakukan pungli. Alasanya adalah jika para oknum ini diterus biarkan atau dipelihara Pemkab, otomatis akan mencoreng naman baik Pemkab itu sendiri.
       
Terpisah, Kepala ULP Morotai M. Jain A Kadir dikonfirmasi membantah jika stafnya melakukan pungli kepada kontraktor. Dalih yang menyebutkan anggaran proyek bisa cair kalau itu dibarengi uang suap kepada stafnya tersebut tidak benar adanya.
 “ itu tidak benar, karena staf saya tidak berani lakukan hal itu. Sebab saya sudah berikan peringatan keras kepada semua staf agar tidak melakukan pungli untuk siapapun termmasuk kontraktor yang mengurus anggaran proyek. Selain itu praktek pungli juga di benci oleh Bupati,” tuturnya.

M. Jain mengakui pihaknya sudah menegur kelompok kerja (pokja) konstruksi pengadaan dan konsultansi yang berwewenang menangani proyek  agar dapat bekerja sesuai dengan prosedur yang telah diatur, sehingga tidak tersandung masalah dikemudian hari.

“ Jika sudah selesai di lelang, saya langsung instruksikan kepada pokja untuk segera panggil rekanan yang menang lelang untuk mengambil laporan hasil lelang untuk diserahkan ke PPK agar dapat di proses lebih lanjut,” bebernya. (Fix)
Komentar

Berita Terkini