|

Panwaslu Hentikan Kasus Pengrusakan Baliho AGK


Jumpa pers penghentian kasus pengerusakan baliho AGK, Senin (25/6/2018) di kantor Panwaslu Morotai
MOROTA, BRN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Pulau Morotai melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu ( Gakkumdu) akhirnya menghentikan penanganan dugaan kasus pengerusakan baliho calon gubernur Propinsi Maluku Utara (Malut) Abdu Gani Kasuba (AGK) di Desa Aru Irian Kecamatan Morotai Selatan Barat (Morselbar). Penghentian dugaan kasus pengerusakan baliho yang dilaporkan tim sukses AGK-YA, Ricard Samatara pada tanggal 22 Mei 2018 lalu ini dihentikan setelah diputuskan tidak memenuhi unsur pelanggaran.

“ Kasus pengrusakan baliho AGK yang dilaporkan ke Panwaslu resmi dihentikan, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran,” ucap Devisi Hukum Panwaslu Pulau Morotai, Seni Soamole saat jumpa pers dengan sejumlah awak media di kantor Panwaslu, Senin (25/6/2018).

Seni menjelaskan, sebelum kasusnya diberhentikan,  Panwas yang tergabung dalam Gakkumdu terlebih dahulu menggelar perkara. Namun, didalam gelar perkara itu tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran, dengan begitu maka kasus pengrusakan baliho itu terpaksa dihentikan.

“ Jadi kami tetap terima, laporan itu kemudian diteliti dan digelar perkara, jika terdapat unsur pelanggaran maka akan digelar perkara kemudian rekomendasikaan ke polisi untuk diproses lebih lanjut, tapi tidak ditemukan pelanggaran, maka akan dihentikan,” cetusnya.

Sementara itu, perwakilan Gakkumdun Morotai Ipda Muhamad Nasir Ali mengaku penanganan dugaan kasus pengerusakan baliho AGK telah dihentikan. Alasannya karena setelah dilakukan investigasi tidak ditemukannya unsur pelanggaran. “ Jadi kami sudah turun ke Desa Aru Irian tempat baliho itu dirusak, memang benar baliho AGK dirusaki tapi tidak ada unsur pelanggaran,” imbuhnya.

Sesuai prosedur yang berlaku kata Nasir, setiap orang yang merusak baliho paslon yang dibuat/dipasang KPU masuk dalam pelanggaran pemilu, namun pelanggaran pemilu tidak berlaku pada baliho  yang dipasang simpatisan paslon. “ Yang terjadi di Desa Aru Irian baliho AGK itu dipasang oleh simpatisan sendiri, kemudian dirusaki kembali simpatisan AGK yang memasang baliho tersebut, jadi karena baliho ini bukan dari pihak penyelenggara, maka tidak masuk dalam pelanggaran Pemilu,” tuturnya.

Hal serupa disampaikan Jefri Tolokonede. Perwakilan kejaksaan ini mengungkapkan, pemberhentian kasus pengerusakan baliho AGK sudah sesuai prosedur yang berlaku. “ Gakkumdu sudah koordinasi dengan KPU Propinsi, sesuai dengan keterangan mereka, kasus pengrusakan baliho tersebut tidak masuk dalam unsur pelanggaran Pemilu, jadi Gakkumdu bersepakat kasusnya dihentikan,” terangnya. (Fix)
Komentar

Berita Terkini