|

KPTJ Tagih Janji Politik Anies-Sandi

Koordinator KPTJ Mahyudin Rumata

JAKARTA, BRN - Komite Penyelamat Teluk Jakarta (KPTJ) menagih janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017. Janji itu terkait rencana penghentian reklamasi Jakarta. kebijakan gubernur Anies atas reklamasi teluk Jakarta dengan akselerasinya ditandai dengan menyegel gedung atau bangunan diatas pulau reklamasi (bukan menyegel pulau reklamasi) dan menerbitkan peraturan gubernur (pergub) nomor 8 tahun 2018tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja banda koordinasi pengelolaan reklamasi pantai Utara jakarta pada Senin 4 juni 2018 lalu sangat tidak sejalan dengan apa yang simpaikan pada kampanye atau janji politikanya pada pilkada 2017. 

“ Tentu khalayak masih ingat tentang hingar bingar Pilkada DKI beberapa waktu yang lalu. Yang pada saat itu saat masih menjadi calon gubernur, dengan semangat membara mereka menyatakan menghentikan reklamasi teluk Jakarta, namun pada kenyataannya tidak dihentikan mmalah sebaliknya mendukung,” ujar Koordinator KPTJ Mahyudin Rumata dalam press release, Minggu (17/6).

Janji/Komitmen Anies-Sandi Tolak Reklamasi di Teluk Jakarta
Menurutnya, langkah Anies Baswedan menyegel gedung hasil reklamasi di pulau B dan D bukan sesuatu yang mengembirakan. Karena yang di segel hanya bangunan di pulau reklamasi yang belum memiliki IMB. Langkah tersebut di lakukan Anies dengan turun memimpin penyegelan. Berdasarkan sikap gubernur DKI Jakarta tentang reklamasi teluk Jakarta  yang ditandai dengan dua kebijakan yaitu penyegelan gedung dan Pergub itu tidak berdampak pada perbaikan atau penghentian reklamasi.

Artinya, Anies-Sandi tidak sunguh-sunguh menunaikan janjinya menolak reklamasi teluk Jakarta sebagaimana janji politik pada pilkada tahun lalu. Ketidak sungguhan ini terlihat adanya kebijakan yang tidak pro rakyat serta menerbitkan Pergub nomor 8 tahun 2018 dan tidak dibongkarnya bangunan diatas pulau reklamasi. “ Mereka hanya menyegel bukan membongkar, itu artinya Anies-Sandi tidak berniat menyelesaikan janjinya,” tuturnya.

Untuk itu kata Mahyudin, pihaknya mengajak warga DKI Jakarta untuk menatik atau mencabut dukungan terhadap Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur karena tidak menepati janjinya. Gairah serta semangat Anies-Sandi dalam melanjutkan reklamasi teluk Jakarta dengan membentuk Badan Pelaksana sebagimana dimaksud dalam Pergub nomor 8 tahun 2018 ini harus diwaspadai. Sebab jika tidak, kebijakan atau langkah tersebut memiliki peluang sangat besar membuat warga ditempat sekitar terutama nelayan akan kehilangan tempat tinggal.

“ Reklamasi Teluk Jakarta sudah semestinya di hentikan prosesnya dengan membongkar seluruh bangunan yang ada di pulau reklamasi itu, bukan sekedar menyegel dengan alibi IMB. Karena reklamasi teluk Jakarta menurut hemat Komite Penyelamat Teluk Jakarta tidak memiliki manfaat terhadap nelayan dan melululantakkan/merusak ekosistem pesisir Teluk Jakarta,” terrangnya. (brn)
Komentar

Berita Terkini