|

DPT Ditambah, Kuasa Hukum AGK-YA Ajukan Keberatan


Fadlhy S Tuanane
TERNATE, BRN - Tim hukum pasangan calon (paslon) Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-YA) menolak rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate untuk menambah daftar pemilih pada pemilihan gubernur pada 27 Juni mendatang. Keberatan ini menyusul surat pemberitahuan atau himbauan KPU Kota Ternate tertangan 31 Mei 2018 kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk segera melaporkan atau mendaftarkan namanya ke Petugas Pemungutan Suara (PPS) sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
  
Koordinator tim kuasa hukum AGK-YA Fadlhy S. Tuanane mengatakan, pihaknya merasa keberatan terhadap pengumuman KPU Kota Ternate perihal penambahan DPT yang mana dimasukkan sebagai DPTb. Sebab menurutnya, hal ini tentu sudah menyalahi tahapan dan mekanisme dalam penentuan untuk menjadi pemilih tetap. Karena berdasarkan hasil coklit KPU Provinsi Maluku Utara itu tercacat 114.118 jiwa pilih yang ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT).

“ Dimana DPT ini sudah diplenokan, hasil ini berdasarkan hasil coklit petugas dilapangan,” tandas Fadlhy, Minggu (3/6).

Menurutnya Fadlhy, jumlah DPT yang tetapkan KPU Malut saat ini sudah berjalan sesuai tahapan dan mekanisme yang sah. Sehingga tidak ada lagi penambahan DPT sebagaimana yang dimaksud KPU Kota Ternate. Dari hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang terekam di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 124.311. Sementara yang ditetapkan KPU Malut sebanyak 114.118 jiwa. Artinya, ada kurang lebih 10.193 jiwa yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap dan akan didaftarkan sebagai DPTb. “ 10.193 jiwa itu jumlah yang sangat besar bilamana diberlakukan di sebuah kota,” tuturnya.  

Dia berharap agar KPU Kota Ternate untuk memikirkan lagi terkait penambahan DPT melalui DPTb. Karena ditakutkan adanya penambahan jumlah pemilih tersebut bisa menguntungkan salah satu calon yang bersaing pada Pilgub Maluku Utara (Malut). “ Banyaknya penambahan DPTb ini bisa menguntungkan perolehan suara salah satu paslon. Untuk kami meminta kembali kepada KPU Kota Ternate memikirkan hal ini,” ungkapnya.

Untuk itu kata Fadhly, pihaknya juga sudah melayangkan surat keberatan kepada KPU Kota Ternate dengan tembusan ke KPU Provinsi Malut, Bawaslu Malut, Panwaslu, KPU Pusat, Bawaslu Pusat, dan DKPP untuk sebagai dasar bahwa tim hukum AGK-YA benar melayangkan surat keberatan.

“ Kami berharap dengan surat keberatan ini, KPU Kota Ternate membatalkan rencana penambahan jumlah pemilih di DPTb yang jumlahnya sangat signifikan tersebut,” imbuhnya. (brn)   
Komentar

Berita Terkini