|

Daryatmo Menangkan PTTUN

Sidang PTTUN
TERNATE, BRN - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta akhirnya mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Daryatmo dan Sarifudin Sudding atas kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO). Hanura kubu Ambhara itu menggugat SK Menkum HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang kepengurusan Partai Hanura masa bakti 2015-2020.

“ Putusan PTUN yang menyatakan bahwa semua permohonan gugatan dari Hanura Bambu Apus itu dikabulkan,” ujar Ketua Umum Hanura kubu Ambhara, Daryatmo, di Kantor DPP Hanura jalan Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/6/18).
Semnetara itu, Sekjen Hanura kubu Ambhara Sarifudin Sudding menilai keputusan PTTUN itu sangat tepat. Dengan begitu, kepengurusan Partai Hanura hasil Munaslub Januari 2018 dinyatakan sah secara hukum.

“ Kemarin 401 cabang dan 27 DPD yang menggelar Munaslub dan oleh PTUN itu dinyatakan sah dan berdasarkan hukum. Seluruh permohonan gugatan pengurusan dari Munaslub yang dilakukan pada Januari kemarin oleh PTUN dinyatakan sah dan beralasan hukum, artinya 401 cabang dan 27 DPD yang menggelar Munaslub dan oleh PTUN itu dinyatakan sah dan berdasarkan hukum,” tandas Sudding.

Amar Putusan PTTUN
Kata dia, dengan adanya keputusan tersebut polemik dua kubu di Partai Hanura dinyatakan selesai. Iia menegaskan, saat ini kepengurusan Partai Hanura hasil Munaslub Januari 2018 adalah yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum.

“ Kita pahami semua sengketa itu muaranya di pengadilan dan apapun putusan pengadilan jadi dasar kita dan landasan kita dalam hal mengelola partai politik. Sehingga langkah organisasi akan dijalankan oleh pengurusan DPP Hanura hasil Munaslub,” ungkapnya.
Dalam amar putusan tersebut Ketua Bidang Hukum DPP Hanura kubu Ambhara, Adiwarman mengabulkan gugatan Hanura kubu Sudding dan Daryatmo atas kepengurusan OSO. Dalam amar putusan itu menetapkan dengan Nomor: 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya.

“ Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan dinyatakan membatalkan surat keputusan Menkum HAM nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020, serta mewajibkan kepada tergugat mencabut SK Menkum HAM nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020,” jelas Ketua Bidang Hukum DPP Hanura, Adiwarman.

Terpisah, Ketua DPD Hanura Malut, M. Hankam Radjilun menegaskan, keluarnya amar putusan yang dikeluarkan PTTUN merupakan hasil sangat jelas sebagaimana dimaksudkan sebelumnya, sehingga tidak lagi diterjemahkan. Untuk itu diwajibkan bagi seluruh pengurus Partai Hanura mulai dari Ranting, PAC, , DPC Kab/Kota, hingga ditingkat DPD Provinsi yangmana masih mengatasnamakan kepengerusan OSO dan Harry Lotung agar menghormati putusan PTTUN sejak dibacakankan amar putusan.  
“ Sudah tidak memiliki legal standing untuk bertindak dengan mengatasnamakan Partai Hanura versi OSO atau dua kubu. Hanura yang sekarang adalah satu, bukan dua atau tiga kubu, sehingga partai ini bisa terselamatkan pada Pileg di tahun 2019 mendatanga,” tegasnya. (brn)
Komentar

Berita Terkini