|

AHM Mangkir Dari Panggilan KPK

Ahmad Hidayat Mus

TERNATE, BRN – Calon gubernur (cagub) yang diusung partai Golkar dan PPP, Ahmad Hidayat Mus (AHM) mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus korupsi pembebasan lahan bandara Bobong senilai 3,4 Miliar ini dipanggil  untuk diperiksa melalui surat panggilan pemeriksaan yang dikirim KPK terhadap AHM dengan nomor spgl: 3744/DIK/01.00/23/06/2018 pada Jumat 22 Juni 2018 dan ditandatangani Deputi Bidang Penindakan u.b Direktur Penyedikan, Aris Budiman.

Seperti dilansir Detikcom, tidak hadirnya AHM pada jadwal pemeriksaan, lembaga anti rausa ini direncanakan menjadwalkan ulang jadwal pemenggilan terhadap mantan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dua periode tersebut.  

“ Tersangka AHM (Ahmad Hidayat Mus) dan ZM (Zainal Mus) tidak datang dan mengirimkan surat pada KPK. Permintaan penjadwalan ulang,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (25/6/2018).

Menurut Febri, KPK akan mempelajari lebih lanjut surat yang disampaikan keduanya. Febri juga membantah ada unsur politis terkait pemanggilan AHM  jelang pilkada. Pemanggilan dilakukan KPK sesuai dengan KUHAP, tentu surat yang disampaikan untuk kedua kalianya akan dipelajari penyidik lebih lanjut. Termasuk waktu penjadwalan ulang.

“ Bagi KPK ya, proses pemanggilan tersangka atau saksi merupakan bagian dari proses hukum saja. Jadi itu yang kita lihat. Bahwa kebetulan mungkin ada kaitannya dengn peristiwa politik, kami tentu memisahkan hal tersebut. Ada koridor hukum dan ada koridor politik,” imbuhnya.

Sebelumnya, kedua kakak beradik ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi dengan modus pengadaan proyek fiktif yaitu pembebasan lahan bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula 2009. Saat itu, AHM berstatus sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 2005-2010, sedangkan Zainal Mus berstatus sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014.

Diduga anggaran untuk proyek tersebut sudah dicairkan, yang kemudian dikorupsi keduanya. Dugaan kerugian negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK sebesar Rp 3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah. Senilai Rp 1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal Mus sebagai pemegang surat kuasa menerima pembayaran pelepasan tanah dan senilai Rp 850 juta diterima oleh AHM melalui pihak lain untuk menyamarkan. Sedangkan sisanya mengalir ke pihak lain. (brn)
Sumber: detikcom edisi Senin (25/6/2018)
Komentar

Berita Terkini