|

TKD Morotai Terima Gaji Tidak Sesuai UMP, Ada Apa Ya ?

Kantor Kepegawaian Daerah Morotai

MOROTAI, BRN - Sebanyak 1.900 Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang dinyatakan lulus seleksi, terpaksa gigit jari. Dimana hasil kerja atau upah kerja selama mereka bekerja tidak dibayar sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana ditetapkan Pemerintah Propinsi (Pemprov) senilai Rp 2.147.022,-.

Hal ini disebabkan para tenaga kontrak yang melekat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) itu hanya mendapat anggaran pembayaran gaji dari Pemkab Morotai senilai Rp 280 juta. Kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan apa yang ditetapkan Pemprov Malut. Artinya, Pemkab Morotai mestinya memploting anggaran senilai Rp. 4.079.341.800 milyar untuk membayar gaji para TKD.  

Berdasarkan data yang kantongi Brindonews.com menyebutkan, Pemkab Morotai hanya menganggarkan untuk pembayaran gaji TKD dalam APBD induk 2018 sebanyak 350 orang dengan besaran anggaran senilai Rp. 280 juta. Sementara hasil pengumanan yang diumumkan Pemkab Morotai belum lama ini sebanyak 1.900 orang. Jika dibagikan dengan anggaran yang tersedia, para TKD hanya menerima gaji  senilai Rp. 200 ribu lebih perorang setiap bulan berjalan.

“ Tahun 2018 BKD hanya menganggarkan 350 orang tenaga honorer, sementara anggarannya yang tersedia sebanyak Rp 280 juta lebih, jika dikalikan dengan nilai 350 orang tenaga honorer, maka Rp 800 ribu/perorang dengan anggaran Rp 280 juta, tapi jika 1.900 orang sesuai dengan kuota kelulusan maka para perorang honorer itu hanya menerima Rp 200 ribu perorang,” ucap salah satu pegawai BKD yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, anggaran yang tersedia dipastikan bakal membuat TKD tidak akan sejahtera lantaran gaji yang diterima tidak sesuai UMP Pemprov. ” Informasinya nanti pada APBD-Perubahan baru Pemkab menganggarkan gaji ribuan honorer tersebut,” katanya.

Sementara itu Kepala BKD Morotai Rina Ishak mengaku, pihaknya tidak tahu menahu terkait anggaran untuk gaji TKD. “ Saya juga baru masuk dan menjabat sebagai kepala BKD, tentu saya tidak tahu pasti. Jadi bukan hanya K2, tapi umum juga demikian, sebab kuota yang ditetapkan hanya 1.000 saja, tapi yang lulus sudah mencapai 2000 ribu. Nah inikan harus diestimasi ulang soal anggaran,” imbuhnya.

Kendati mengaku tidak mengetahui secara pasti soal anggaran pembayaran TKD, namun dirinya berjanji bakal berkoordinasi dengan pihak keuangan dan Sekretaris Daerah (Sekda), Muhammad M. Kharie untuk menindaklanjuti ploting anggaran pembayaran TKD yang masih kurang tersebut. “ Anggaran yang diploting memang kurang, tapi bisa saja dibawa ke anggaran perubahan,” terangnya. (Fix/red)
Komentar

Berita Terkini