|

Plt Gubernur Tidak Menunda, Tetapi Keuangan Tidak Siap



Mohtar Adam 
TERNATE, BRN – Kondisi keungan di Provinsi Maluku Utara bisa dibilang sangat buruk, akibatnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur M Natsir Thaib masih menunda-nunda untuk menandatangani perubahan kedua peraturan gubernur (pergub) nomor 3 tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan belanja Derah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

Apa yang dilakukan Plt gubernur bukan menunda tetapi kondisi keuangan yang tidak stabil akibatnya pubahan kedua Pergub belum bisa di tandatangani, ungkap Dosen Ekonomi Unkhair Ternate, Mohtar Adam kepada reporter brindonews.com via WhatsApp Minggu (6/5/2018).

Kata dia, pembayaran utang itu menjadi kewajiban pemerintah, tetapi tidak sekedar mencatat jumlah utang, akan tetapi harus memikirkan sumber pembayaran utang. Plt Gubernur itu memerintahkan agar menyusun bagaimana pemangkasan anggaran mengurangi belanja yang dimasukan dalam APBD Tahun 2018, yang surplusnya itu 164 miliar dengan silpa 36 miliar totalnya 200 miliar, sementara utang Pemrov Malut 300 miliar bahkan mencapi 400 miliar, versi keungan dan inspektorat.

Lanjutnya, inspektorat dan pihak keungan daerah belum ada kesepahaman terhadap angka utang Pemprov Malut. Inspektorat menyebut angka utang 300 miliar lebih pihak keungan menyebut utang senilai Rp  400 lebih. Masih ada masalah, mestinya kedua instasi harus memiliki kesepahaman terkait utang pemprov.

Lanjut dia, apabila Plt menandatangani akan ada i resikonya di APBD. Keungan harus memperjelas angka-angka dan sumbernya utang untuk mempermudah Plt Gubernur melakukan penandatanganan  perubahan kedua  atas peraturan Gubernur Nomor 03 tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan belanja Derah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Triwulan ke II Tahun 2018 tersebut,tegasnya (Mal/red

Komentar

Berita Terkini