|

Pemprov Malut Dinilai Kurang Fokus Selesaikan Hutang

Mochtar Adam
TERNATE, BRN – Hutang pihak ketiga ke Pemerintah Provinsi Malukun Utara hingga memasuki interval tahun 2018 belum juga dibayar. Hutang senilai Rp. 400 Milyar ini seharusnya menjadi titik fokus Pemprov Malut untuk menyelesaikan, ungkap akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Mochtar Adam Selasa (8/5/2018).

Mochtar mengatakan, untuk menyelesaikan hutang itu, Pemprov harusnya menunda dulu Dana Bagi Hasil (DBH). DBH bisa dilanjutkan dengan syarat seluruh problem mengenai hutang pihak ketiga sudah diselesaikan atau sudah dibayar pihak ketiga. “ Ditunda bukan karena tidak mau diselesaikan, Pemrov harusnya fokus dulu mengenai hutang pihak ketiga,” tandas Mochtar.   

Menurutnya, DBH Pemprov untuk Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari jenis pajak, mulai dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak BBM, dan beberapa item pajak lainnya. Dimana dalam ketentuanya sudah diatur dalam UU NO 28 tahun 2009. Sehingga  mekanisme pengaturanya sangat jelas, baik dari presentase bagi hasil maupun tahapan transfer.

Jika dalam tahapan transfer mengalami keterlambatan, posisi keterlambatan itu di sebut utang DBH atau tunggakan di tahaun sebelumnya. Artinya, kalau misalkan tunggakan itu di tahun 2017, secara otomatis di tahun 2018 harus sudah dibayar setelah ada audit pendapatan yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“ Atas kurang bayarnya Pemprov ke Kabupaten/Kota itu terkesan ada pemaksaan, seakan-akan ada tekanan agar cepat-cepat dibayar, sementara proses audit BPK belum selesai,” tuturnya.

Kata dia, kalau proses audit BPK belum selesai, pembayaran DBH tidak harus dipersoalkan. DBH merupakan hutang antar pemerintah bukan person, jadi tidak terlalu repot pengurusannya. “ Kenapa tidak menunggu saja hasil audit BPK ?, audit belum selesai tapi pembayarannya sudah ngotot,” pungkasnya. (Ind)
Komentar

Berita Terkini