|

Moralitas dan Integritas Timsel Bawaslu Malut Diragukan


Peserta Adukan Ke Bawaslu RI dan Ombusman
Logo Bawaslu Malut
TERNATE, BRN – Hasil pengumuman Tim Seleksi (Timsel) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara Tahun 2018 terhadap hasil seleksi berkas administrasi bagi calon anggota Bawaslu Maluku Utara pada 16 Mei 2018 lalu cacat hukum.

“ Kami sebagai peserta yang dinyatakan tidak lolos hasil seleksi berkas administrasi menyampaikan keberatan atas hasil yang diumumkan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nornor : 18/TlMSEL/BAWASLU-MALUT/V/2018 dengan alasan alasan objektif,” tegas Junaidi salah satu peserta yang tidak lolos dalam seleksi kepada wartawan di Ternate, Kamis (17/5).

Junaidi membeberkan jumlah kuota yang diloloskan pada tahap seleksi administrasi/berkas itu tidak sesuai dengan ketentuan surat edaran tersebut. Dimana berdasarkan informasi media lokal (online maupun cetak) bahwa jumlah peserta yang mengambil formulir berjumlah sebanyak 32 orang, sementara yang mengembalikan formulir beserta berkas berjumlah 26 orang. Sedangkan pada tahapan seleksi administrasi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berjumlah 16 orang. Hal ini tentu bertentangan dengan isyarat dalam angka 2 huruf a point 1 surat edaran nomor 0491/K.Bawaslu/TU.00.01N/2018 tentang perubahan Jadwal Rekrutmen Calon Anggota Bawaslu Provinsi Bali dan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Penambahan di 26 (dua puluh enam) Provinsi masa tugas 2018-2023 tanggal 9 Mei 2018 yang menyatakan jumlah kuota yang diloloskan dari tahap seleksi administrasi adalah 6 kali jumlah anggota Bawaslu Provinsi dalam kondisi utuh (5 atau 7) apabila jumlah pendaftar kurang dari 100 pendaftar. 
“ Jika mengacu pada norma dalam surat edaran ini maka, bagi kami ke-26 peserta yang mengembalikan formulir disertai dengan kelengkapan berkas administrasi seharusnya dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk selanjutnya ke tahapan tes CAT dengan disesuaikan dengan urutan rangking penilaian yang ada,” tutur Junaidi pengacara kondang asal Maluku Utara.

Kata Junaidi, terkait tafsiran Timsel yang menerjemahkan surat edaran tersebut dengan melakukan penilaian seleksi berkas yang memberikan fokus penilaian atau kredit tertinggi hanya pada 2 poin persyaratan antara lain, isi dari Curikulum Vitae atau Daftar Riwayat Hidup dan latar belakang pendidikan yang mana penilaian dilakukan mengedapankan wewenang subjektif yang dimiliki Timsel.

Di mana wewenang ini disampaikan pada bimbingan teknis Timsel karena Timsel memiliki kewenangan menilai secara subjektif sesuai dengan keterangan dari ketua tim. Karena menurutnya, argumen hukum yang disampaikan ketua dan sekretaris Timsel terkait dengan wewenang subjektif yang dijadikan komponen dalam Daftar Riwayat Hidup dan Linearitas pendidikan untuk kemudian menggugurkan ke 10 peserta lain bertentang dengan asas kepastian hukum, asas proporsinalitas dan asas akuntabiltas rekrutmen calon penyelenggara pemilu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemilu sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ia menjelaskan  untuk poin keberatan para peserta yang tidak lolos adalah kekeliruan timsel menetapkan jumlah peserta yang lolos seleksi sebanyak 16 orang. Dengan asumsi rumusan 6 kali dua (jumlah dua orang yang akan dibutuhkan/argument subjektif tanpa landasan hukum yang jelas).  Jika argumen ini yang dipakai maka seharusnya yang dilulus dari tahapan seleksi administrasi berjumlah 12 orang bukan 16 orang. Artinya ada selisih 4 orang yang diluluskan oleh timsel dengan alasan memiliki nilai yang sama serta wewenang subjektif timsel yang sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dałam peraturan bawaslu nomor 19 tahun 2017.
“ Keberatan kami berikutnya adalah kegiatan sosialiasi regulasi baru yang berkaitan dengan sistem penilaian peserta yang tidak dilakukan secara terbuka kepada peserta seleksi. Padahal jika merujuk pada tanggal terbitan surat edaran serta pedoman dimaksud (tanggal 9 mei 2018), terdapat 6 hari waktu penyampaian kepada peserta seleksi baik melalui media sosial maupun dalam bentuk surat konvensional atau cara lain yang bias memenuhi transparansi proses seleksi sebelum penutupan masa pendaftaran peserta,” tukasnya.

Lanjutnya, berdasarkan alasan alasan objektif di atas, pihaknya meminta komisioner Bawaslu RI selaku otoritas tertinggi lembaga ini secara arif dan bijaksana mengambil langkah-langkah kongkrit serta memastikan integritas dan moralitas proses seleksi penambahan całon anggota Bawaslu Propinsi Maluku Utara periode 2018-2023 dan tidak tercederai oleh perilaku-perilaku yang dapat menurunkan harkat, martabat serta marwah lembaga ini. Kredibiltasnya lembaga tersebut dari waktu ke waktu sudah teruji.

Ia menyampaikan ada beberapa hal prinsip yang diharapkan dari kearifan dan kebijaksanaan, diantaranya;1). Meminta kepada ketua dan anggota komisioner Bwaslu RI membatalkan hasil tahapan seleksi administrasi całon anggota Bawaslu Maluku Utara sebagaimana yang tertuang dałam surat keputusan Tim Seleksi nomor 18/Timsel/Bawaslu-Malut/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang pengumunan hasil seleksi całon anggota bawaslu Maluku Utara Periode 2018 – 2023. 2). Meminta Komisoner Bawaslu RI untuk mengambil alih kerja-kerja Timsel całon anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara perode 2018-2023 sebagai upaya memastikan moralitas dan integritas proses seleksi ini. 3). Meminta Ketua dan Anggota Bawaslu RI untuk mengganti seluruh anggota Timsel calon anggota bawaslu Maluku utara 2018 -2023 sebagai upaya menjaga harkat, martabat serta marwah lembaga Badan PengawasPemilu. (redaksi)
Komentar

Berita Terkini