|

Lurah Tanah Tinggi Diperiksa Panwaslu, Rusly: Masih Butuh Data Lapangan Untuk Disandingkan

PEMERIKSAAN: Masud Adjan Saat Menjalani Pemeriksaan Panwaslu, Rabu (9/5). 

TERNATE, BRN – Lurah Kelurahan Tanah Tinggi Masud Adjan resmi diperiksa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Ternate di kantor Panwaslu Kelurahan Tanah Tinggi Ternate Selatan, Rabu (9/5). Masud diperiksa karena diduga bersikap tidak netral pada gelaran kampanye paslon nomor 2 Burhan Abdurahman-Ishak Jamaludi (Bur-Jadi) pada Sabtu (5/5) kemarin.

Ketua Panwaslu Kota Ternate Rusly Saraha ditemui diruang kerjanya mengatakan, alasan pemeriksaan Masud Adjan karena menghadiri kampanye Bur-Jadi beberapa waktu lalu yang dinilai tidak netral, dimana dalam kampanye itu Masud berada pada kerumunan masa kampanye dan ‘barongge’  bersama kandidat. Dari alasan itu kemudian Panwaslu menindak lanjuti dengan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi atau keterangan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut Panwaslu melakukan kajian terhadap keterangan yang bersangkutan. Panwaslu akan meminta keterangan dari pihak lain untuk melengkapi dan selanjtnya di proses. “ Hasil klarifikasi yang bersangkutan akan di sandingkan dengan keterangan-keterangan yang ada dilapangan, agar waktu proses penanganan pelanggaran ini harus betul-betul sesuai dengan mekanisme,” kata Rusly.

Menurutnya, keterangan dari pihak lain sangat dibutuhkan guna kelengkapan bukti atau data. Menyangkut adanya indikasi atau tidak, saati ini ada beberapa alat bukti sudah ditemukan jajaran Panwas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan sudah menjelaskan seluruh apa yang disangkakan kepadanya.

“ Terkait sikap dan gerakan seperti sikap dukungannya sudah sampaikan saat dimintai klarifikasi, namun Panwaslu masih membutuhkan keterangan pendukung lainnya untuk memastikan yang bersangkutan bersalah atau tidak,” imbuhnya.

Kata dia, pelanggran yang dilakukan Masud Adjan akan tetap ditindak lanjuti, apalagi sifatnya laporan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab menurutnya  perkara ini tak lepas dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 dan Nomor 42 tahun 2004 tentang kode etik sikap netral ASN.

“ ASN tidak dilarang menghadiri kampanye mendengarkan visi-misi dan program setiap calon, akan tetapi ASN tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang menguntungkan atau merugikan pihak lain,” pungkasnya. (Ind)
Komentar

Berita Terkini