|

Keluarkan Edaran Intimidasi Terhadap TKD, BKD Morotai Dikritisi

Dosen Universitas Pasifik (Unipas) Morotai : Fandi Hi Latif
MOROTAI,BRN - Surat edaran yang dkeluarkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Pulau Morotai tertanggal 24 Mei 2018  ditujukan untuk Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang lulus tes agar dapat mengambil Surat Keputusan (SK) pada tanggal 30 Mei 2018 yang terdapat ada kalimat yang besifat intimidasi kembali disorotai dosen Universitas pasifik (Unipas) Morotai, Fandi Hi Latif.

Melalui rilisnya. Fandi yang juga berkapasitas sebagai Dekan jurusan Teknik Unipas ini kepada Brindonews.com, Sabtu (26/5/2018) menyesalkan sikap BKD yang mengeluarkan isi pengumuman terkesan intimidasi terhadap TKD itu.

"Naskah yang dikeluarkan pemerintah sudah diatur, karena harus melalui tahapan dimulai dari pegawai yang membuat naskah itu, kemudian naskahnya diserahkan pegawai yang pangkatnya diatasnya, selanjutnya diserahkan ke pimpinan kemudian diteliti selanjutnya ditandangani barulah di publikasi,  prosedur seperti ini wajib dilakukan agar naskah yang telah dikeluarkan tidak terjadi multitafsir, "katanya.

Dirinya mencurigai, prosedur seperti ini nampaknya tidak dilakukan pihak BKD, hal tersebut dapat terlihat didalam edaran BKD yang ditujukan untuk TKD agar mengambil SK. “ Kalimat yang diterbitkan dalam edaran BKD tentang pengambilan SK terkesan mengintimidasi. Masa dalam surat edaran pemerintah tulisannya seperti ini. Ini organisasi formal dan pemerintah tidak etis jika menulis kalimat seperti ini, "kesalnya.

Kata dia, meski tidak menggunakan kalimat intimidasi seperti yang dikeluarkan oleh BKD. Namun para TKD juga di pastikan bakal hadir untuk mengambil SK yang dimaksud. Sebab selama ini mulai dari pendaftar tes, mengikuti tes hingga lulus tes TKD mereka berupaya semaksimal mungkin agar lulus dari tes. "Mereka berupaya sekuat tenaga agar lulus tes TKD, masa mereka tidak datang untuk mengambil SK mereka yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Ini kan tidak logis, jadi tidak perlu menggunakan kalimat intimidasi seperti ini, pungkasnya

Lanjutnya, BKD memiliki peran penting terhadap prilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS),  dan sebagai pelayan publik, BKD sebelum mengeluarkan edaran resmi kalimatnya harus diteliti agar tidak terjadi hal serupa. Pemerintah harus lebih santun dan beretika agar rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga.

Sekedar diketahui. "Bagi peserta yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut resikonya ditanggung sendiri”. ini adalah isi kalimat yang tertulis dalam pengumuman yang dikeluarkan BKD tertanggal 24 Mei 2018 yang ditandangani langsung kepala BKD, Rina Ishak yang ditujukan kepada TKD agar pada tanggal 30 Mei 2018 datang ke kantor Bupati untuk mengambil SK.

“ dengan kalimat tersebut, mereka menjadi viral di dunia maya (Facebook) setelah di posting melalui akun Fandi yang lantas mendapat beragam komentar dari puluhan pengguna Facebook. Ada yang berkomentar tidak patut BKD mengeluarkan kalimat seperti ini, dan  ada juga yang berkomentar tidak ada yang salah dalam kalimat yang dikeluarkan BKD asalkan disikapi dengan positif, “ Tuturnya. (Fix)
Komentar

Berita Terkini