|

Kejati Malut Periksa 4 UPTD Samsat

Kantor Kejati Malut

TERNATE, BRN – Penyidik satuan tugas khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3PTK) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memanggil 4 (Empat) kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Sistem Adminisrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk diperiksa. Panggilan terhadap 4 kepala UPTD Samsat ini diantaranya kepala UPTD Samsat Halmahera Utara (Halut), Halmahera Barat (Halbar), UPTD Samsat Samsat Kepulauan Sula (Kepsul), dan UPTD Samsat Kota Ternate.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Malut, Apris Risman Ligua mengatakan, pemanggilan keempat kepala UPTD Samsat tersebut karena adanya dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana temuan dari Inspektorat Provinsi Malut di tahun 2017. Pengungkapan kasus tersebut hingga saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan pada 13 orang saksi. Dimana saksi yang dihadirkan itu adalah keterwakilan dari masing-masing UPTD Samsat yang diduga bermasalah.

“ Prosesnya tetap jalan terus, dan mudah-mudahan di akhir bulan ini sudah selesai,” ungkap Apris di ruang kerjanya, Jumat (25/5/2018).
  
Lanjutnya, jika dalam pemeriksaan ini tidak atau belum cukup bukti, Kejati akan mengagendakan pemanggilan berikutnya. Sebab menurut Apris, kasus yang dilaporkan oleh Inspektorat itu dalam waktu dekat sudah dapat terselesaikan. Menyusul beberapa berkas kasusnya sudah diserahkan ke Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Malut. “ Kalau sudah dilimpahkan begitu, itu artinya proses penanganan kasus ini sudah tidak lama akan selesai,” tegasnya.

Dari empat UPTD Samsat yang menjadi temuan Inspektorat ini sebaian besar tercatat pada masalah penerimaan dan penyetoran pajak. Untuk Samsat Kota Ternate terdapat penerimaan pajak tahun 2017 yang belum disetor ke kas Daerah senilai Rp. 1.850.981.468 dan terdapat penerimaan pada Januari 2017 dimana bendahara sebelumnya tidak menyetor ke kas Daerah senilai Rp. 223.203.678, serta penggunaan langsung atas pendapatan dari dealer senilai Rp. 134.826.640. Sementara UPTD Samsat Halbar terdapat selisih antara pendapatan sebenarnya yang diperoleh senilai Rp. 524.016.130 atau pendapatan yang tidak masuk ke kas daerah sebesar 15,13 persen dari pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2017 terhitung sejak Januari  hingga Juni 2017 terhadap notice pajak yang dicetak antara lembar ke tiga dan empat.

Sedangkan UPTD Samsat Halut ditemukan senilai Rp. 1.015.852425 pada saat pengurusan pajak kendaraan baru oleh dealer. Pengurusan pajak ini tidak tercatat sebagai penerimaan dan tidak dapat dijelaskan oleh UPTD Samsat Halut. UPTD Samsat Kepsul sendiri tercatat sebanyak 751 rangkap notice pajak yang hilang dan terdapat penetapan pajak kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp. 31.570.525. Dimana modus yang digunakan adalah operandi dengan perbedaan angka penetapan, nama wajib pajak jenis kendaraan dengan nomor polisi dan tidak terdapat dalam penerimaan pajak yang tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp. 711.911.421 serta pembayaran pajak yang nomor luar dari Kepsul sebanyak 142 dengan nilai pajak sebesar Rp. 73.985.423. (Shl)
Komentar

Berita Terkini