|

Kejati Malut Kembali Kirimkan Berkas Waterboom ke Kejagung


Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Apris R Ligua 

TERNATE,BRN Rupanya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara tetap serius mengusut tuntas kasus pengadaan lahan Waterboom, buktinya Kejati Malut kembali mengirimkan berkas hasil kajian kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Waterboom Ternate, yang diduga melibatkan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman dan Mantan Walikota Ternate Arifin Djafar ke Kajaksaan Agung (Kejagung) untuk di pelajari.

Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Apris R Ligua kepada wartawan diruang kerjanya Senin (21/5/2018) mengatakan, telah mengkaji dugaan keterlibatan mantan Walikota dan Wakil Wakil Kota Ternate sebagaimana tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) terpidana lain dalam perkara Waterboom.

 “ Untuk yang terpidana sudah dieksekusi dalam putusan PK, namun karena ada nama yang disebut-sebut dalam PK, olehnya itu kami kaji dan belum masuk dalam perkara. Hasil kajian itu telah dilaporkan ke Kajaksaan Agung”. Apris mengaku berkas kajian belum dikategorikan menjadi sebuah kasus atau perkara baru karena masih sebatasan kajian biasa dan belum dilakukan penyelidikan. “ Tapi belum jadi perkara, karena belum dilakukan penyelidikan,” jelasnya.

Meski sudah jadi perkara baru pun, lanjut Apris, pihaknya kini belum bisa proses perkara tersebut karena menghormati MoU antara Jaksa Agung, Kapolri dan Mendagri, terkait dengan penanganan kasus yang melibatkan calon kepala daerah.

“Untuk menaikan atau tidak sebuah kasus, itu dipending dulu sampai Pilkada selesai, dalam rangka menjaga indepedensi aparat penegak hukum dalam proses Pilkada,” pungkasnya.
Berdasarkan salinan surat Peninjaun Kembali (PK) dengan nomor : 147 PK/PID.SUS/2014, tercantum nama orang nomor satu di Kota Ternate yakni Walikota Ternate, Burhan Abdurahman beserta mantan Wakil Walikota Ternate Arifin Djafar.

Perlu diketahui erdasarkan amar putusan Kejagung bernomor 147 PK/PID.SUS/2014, disebutkan: terdakwa satu, Isnain Ibrahim; dan Terdakwa dua, Ade Mustafa bersama-sama Walikota Ternate H. Burhan Abdurahman melakukan pembayaran ganti rugi lahan PT. Nelayan Bhakti dalam pengadaaan Tanah untuk kepentingan penempatan mesin PLN  dengan cara membayar hutang PT. Nelayan Bhakti  tanpa didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah. Atau hak dari PT. Nelayan Bahkti atas tanah Hak Guna Banganun (HGB) No. 1 Kayu Merah serta pengeluaran-pengeluaran lainnya sangat bertentangan dengan pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Negara yang berbunyi  “Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih”.

Perbuatan terdakwa  satu, H. Isnain Ibrahim, dan terdakwa dua, Ade Mustafa  serta Burhan Abdurahman  bersama PT. Nelayan Bhakti, Johny Hary Soetantyo, telah memperkaya orang lain. Pasalnya, di mana Johny Hary Soetantyo selaku penanggungjawab PT. Nelayan Bhakti memiliki utang sedikitnya Rp.3.212.454.545,00,  yang pembayaran hutangnya diserahkan ke KPKNL Jakarta II melalui PT. BRI atas penjualan barang jaminan sebesar Rp.3.045.454.545,00, ditambah nilai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar  Rp.167.000.000,00 yang sebenarnya merupakan kewajiban dari Drs. Johny Hary Soetantyo selaku Penanggungjawab PT. Nelayan Bhakti. Anehnya, utang pemilik PT. Nelayan Bhakti dilunasi Pemerintah Kota Ternate dibawah kepemimpinan Burhan Abdurahman (Ham/red)

Komentar

Berita Terkini