|

Kasus King Faisal Siap Disidangkan

Kasubag Hukum, Humas dana Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Malut, Irwanto Djurumudi

TERNATE - BRN - Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara telah menjadwalkan proses persidangan terkait laporan dugaan pelanggaran administratif yang di ajukan Dosen Universitas Khairun King Faisal atas penolakan berkasnya sebagai calon DPD RI oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara, Selasa (8/8/ 2018) ungkap Kasubag Hukum, Humas dana Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Malut, Irwanto Djurumudi Senin (7/5/2018).

Menurutnya, berkas laporan King Faisal  telah diserahkan pada Jumat (4/4) kemarin, paling lambat Selasa sudah ada putusan pendahuluan, tapi hal itu tidak masuk dalam rana sengketa akan tetapi masuk sebagai aporan dugaan pelanggaran administratif. “ Kasus ini masuk dalam laporan karena  tidak ada wilayah sengketa sebab sengketa merupakan gugatan dan  itu harus ada objek sengketa”.Jelasnya.

Lanjutnya, laporan harus memenuhi unsur syarat formil atau materil, pertama syarat formil dalam peraturan bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menjelaskan syarat formil di periksa oleh sekertariat Bawaslu dan syarat materil di periksa oleh komisioner (Pimpinan) kemudian dari dua syarat tersebut  baru di putuskan dalam putusan pendahuluan.Meski begitu metode yang digunakan menyerupai gugatan karena melalui proses persidangan (Ajudikasi) dan ada putusan pendahuluan”,terangnya.

Terpisah Ketua Devisi Hukum KPU Malut H. Buchari Mahmud  saat di hubunggi  via Handphone  mengatakan, dirinya sampai saat ini tidak mengetahui atas laporan yang di ajukan pelapor ke Bawaslu Malut, pasalnya Bawaslu  belum menyampaikan secara resmi terkait laporan pelapor ke KPU malut.

“ Sekarang kami belum bisa merespon karena belum secara resmi disampaikan ke KPU tetapi jika progresnya sudah di serahkan secara resmi oleh  Bawaslu Malut, KPU Malut siap menjawab laporan itu”, tutupnya ( Ind )

Komentar

Berita Terkini