|

Gara-Gara APBD Fiktif, Anggota DPRD Morotai Beda Pendapat

Denny Garuda

MOROTAI, BRN - Kendati Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Induk ((APBD-I) Tahun Anggaran 2017 telah selesai penggunaannya, akan tetapi dalam penggunaannya menuai masalah. Dimana dalam dokumen APBD terdapat tandatangan palsu. Kondisi ini tentu membuat beda pendapat di lingkup perwakilan rakyat. Terbukti dugaan pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak dikenal itu sudah ditangani penyidik Polres Pulau Morotai.

Anggota DPRD Morotai Very Lewasiwal yang juga politisi PDI-P kepada sejumlah awak media meyakini, dugaan kasus pemalsuan tandatangan dokumen APBD dimana saat ini sudah dilaporkan ke Polres Pulau Morotai itu tidak bermasalah. Buktinya dari beberapa anggota Dewan yang panggil penyidik untuk dimintai keterangan namun belum juga ada titik terangnya.

“ Sudah ada yang dipanggil, bahkan sudah banyak anggota yang dimintai keterangan, tapi sampai sekarang mana buktinya kalau tandatangan dipalsukan ?. Kami bicara apa adanya, saya merasa itu tidak benar bahwa adanya pemalsuan tandatangan,“ kata Very usai mengadakan rapat dengan sejumlah SKPD di sekretariat DPRD, Rabu (23/5/2018).

Menurutnya, dalam dokumen Rancangan APBD (RAPBD) tidak terdapat satupun tandatangan yang dipalsukan. Kalau misalnya dalam RAPBD itu ditemukan pemalsuan tandatangan, tidak akan mungkin RAPBD tersebut dibahas kemudian di paripurnakan secara bersama sama.

” Saya berikan keterangan apa adanya, tidak ada yang mengada-ngada. Waktu dokumennya diparipurakan dan di tandatangani pimpinan DPRD, hasilnya kemudian diserahkan ke pemerintah tidak ada perubahan apapun termasuk tandatangan. Saya sudah lihat data yang dikirim itu dan tidak ada perubahan apapun,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Morotai Denny Garuda membantah apa yang disampaikan Very Lewasiwal. Ia menyebutkan terdapat dugaan pemalsuan tandatangan saat penyerahan dokumen RAPBD ke Provinsi Maluku Utara. “ Memang ada pemalsuan tandatangan, dimana dokumen yang disampaikan ke tiap-tiap fraksi yang dilampirkan dalam dokumen RAPBD terlihat jelas tandatangannya dipalsukan,” imbuhnya.

Kendati begitu kata dia, kasus dugaan pemalsuan tandatangan tersebut sepenuhnya diserahkan ke aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas. Sebab menurutnya, kasus tersebut sudah dilidik pihak kepolisian Morotai. ” Saya sendiri sudah dipanggil dan memberikan keterangan apa adanya. Kalau itu palsu ya dibilang palsu, demikian juga sebaliknya,” tutupnya. (Fix)
Komentar

Berita Terkini