|

Bawaslu Tindak Lanjut Kasus King Faisal


Kasubag Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Malut, Irwanto Djurumudi
TERNATE, BRN – Kasus dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap di tindak lanjuti. Itu menyusul Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menyatakan berkas tersebut lengkap atau memenuhi syarat formil dan materil. Hal ini disampaikan Kasubag Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Malut, Irwanto Djurumudi, Sabtu (12/5) via whatsapp.

Irwanto mengatakan, laporan atau berkas King Faisal (Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Dalam perbawaslu dijelaskan syarat formil harus di periksa oleh Sekertariat Bawaslu, sementara syarat materil di periksa oleh komisioner (Pimpinan).

“ Setelah diperiksa, kedua syarat ini dianggap memenuhi syarat. Untuk selanjutnya dilakukan agenda pembacaan putusan pendahuluan pada Selasa (15/5) pekan ini,” ujarnya.

Menurutnya, putusan pendahuluan bukan bagian dari ajudikasi atau tahapan persidangan proses penanganan pelanggaran administrasi. Agenda sidang belum bisa putuskan kalau tidak ada penerimaan atau dikabulkannya putusan pendahuluan. Artinya, Bawaslu belum bisa menjadwalkan agenda atau tahapan sidang selanjutnya kalau putusan pendahuluannya tidak di terima.

“ Kalau misalnya dalam putusan pendahuluan itu diterima, agenda sidangnya akan di keluarkan hari itu juga. Tapi kalau di tolak, secara otomatis agenda sidang tidak bisa dijadwalkan kapan,” tuturnya.

Irwanto mengatakan, Bawaslu belum bisa memastikan menghadirkan King Faisal Soleman (Pemohon). Karena menurut Irwanto hal tersebut berdasarkan perbawaslu.  “ Bisa iya bisa tidak, karena di Perbawaslu tidak diwajibkan Bawaslu menghadirkan pemohon,” kata Kasubag.

Diketahui, KPU menggugurkan King Faisal Soleman pada seleksi berkas syarat dukungan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI beberapa waktu lalu. KPU menemukan perbandingan antara berkas softcopy yang diupload di aplikasi Sistem Informasi Politik Peserta Pemilu (SIPPP) dan berkas hardcopy yang digunakan saat mendaftar ke KPU. Dimana syarat yang diajukan King Faisal terdapat 1.077 dukungan, namun dalam hardcopy  sebanyak 969 e-KTP. Atas permasalhan tersebut King Faisal yang juga dosen di Universitas Khairun ini mengajukan gugatan ke Bawaslu pada Jumat (4/4/2018) lalu. (emis)

Komentar

Berita Terkini