|

Bawaslu Malut Tolak Aduan King Faisal


SIDANG: Ketua Majelis, Muksin Amrin saat membacakan putusan sidang
TERNATE, BRN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara kembali mengelar sidang lanjutan dugaan pelanggaran administrasi atas aduan King Faisal Soleman dengan terlapor KPU Malut, Kamis (24/5/2018). Sidang agenda putusan yang dipimpin ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin itu dihadiri pelapor DR. King Faisal Suleman dan terlapor yakni Komisioner KPU Malut Buchari Mahmud.

Dalam amar putusan tersebut Bawaslu Malut memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana disangkakan pelapor. Muksin Amrin dalam pembacaan kesimpulannya sebagaimana dimaksud huruf  (b) Bawaslu mengambil kesimpulan menyebutkan, (1). Bahwa pelapor dalam laporan pada perkara a quo tidak dapat menunjukan aspek pelanggaran administrasi pemilu dalam sub tahapan mana yang secara tegas dilanggar oleh terlapor (obscuur libel). (2). Bahwa penyelenggaran sub tahapan pengunguman penyerahan syarat dukungan, dan sub tahapan persyaratan syarat dukungan dalam perkara a quo oleh terlapor pada dasarnya telah memenuhi mekanisme, tata cara, dan prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang undangan. (3). Bahwa dalil laporan pelapor pada perkara a quo tidak beralasan menurut hukum.

Atas kesimpulan tersebut kata Muksin, sebagaimana dimasudkan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian penyelenggaran admistrasi pemilu dimana di sengketakan oleh pelapor terhadap terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administratif pemilu.

Dengan kata lain, kasus yang sempat teregistrasi di meja Bawaslu ini dimenangkan oleh KPU Malut karena dinilai tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada pencalonan anggota DPD RI yang mana menggugurkan King Faisal Soleman belum lama ini. King Faisal di gugurkan lantaran syarat dukungannya terdapat perbandingan antara syarat dukungan softcopy dan syarat dukungan hardcopy. (emis)
Komentar

Berita Terkini