|

Tunggakan Pajak Kendaraan Plat Merah Capai 2 Miliar

Kepala seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Malut, Danur Suprapto
TERNATE, BRN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Ternate Andi Muldani Fajrin melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Danur Suprapto mengatakan, estimasi biaya pajak kendaraan Plat merah yang melekat di Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate yang menunggak sebesar Rp. 2 Miliar.

“ Yang menunggak itu susuai daftar dari samsat sebesar RP. 2 Miliar, yang terbayar hingga maret 2018 hanya Rp 213 juta,” ujar Danur Suprapto kepada reporter brindonews.com, Rabu (04/04/2018).

Danur menuturkan,  progresnya sampai Februari 2018 yang sudah terbayar sebesar Rp.  213 juta. Kejetai sendiri sudah mengundang SKPD terkait permasalahan  membayar pajak terkendala di BPKB dan STNK kendaraan. “ Kata mereka ingin membayar, namun satu sisi dokumennya tidak ada, kami juga sampaikan jika dokumen kendaraan hilang  agar segera berkoordinasi dengan samsat, jika mereka tidak membayar maka akan bertambah tunggakan dendanya,” tuturnya.

Dalam waktu dekat kata Danur, Kejati akan memanggil Samsat untuk dievaluasi tentang sejumlah dokumen kendaraan yang hilang itu apakah masih diperpanjang atau tidak. Menurutnya, setelah dilakukan kroscek dilapangan, terdapat banyak kendaraan yang tidak terdaftar sebagai sebagai aset negara. “ Banyak kendaraan yang tidak terdaftar. Bahkan, ada kendaraan yang tunggakan pajak lima tahun pun kepemilikannya bisa ganti plat,” ungkapnya.

Lanjutnya, tujuan dalam evaluasi itu Kejati turut  membantu kinerja Samsat untuk memalisir aset kendaraan milik Pemkot Ternate. “ Hanya ingin membantu,” singkatnya.

Danur mengaku, kendala SKPD yang belum membayar tunggakan pajak itu dimungkinkan dokumen atau surat-surat BPKB dan STNK sudah hilang. “ Kalau sudah hilang, Samsat minimal meminta BPKB kendaraan untuk memastikan apakah benar-benar hilang atau tidak,” pungkasnya.  (Shl/red)
Komentar

Berita Terkini